Tak Kunjung Beroperasi, Pabrik Woodpellet di Mataraman Didatangi Kemenko Marves

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
BELUM BEROPERASI - Kendati rampung dan diresmikan di tahun 2013, Pabrik Wood Pellet dibangun atas kerjasama Indonesia-Korea Selatan di Desa Lok Tamu, Kecamatan Mataraman ini belum juga beroperasi, alias nganggur.

klikkalimantan.com, MARTAPURA – Tak pernah difungsikan sejak rampung dibangun 2013, keberadaan Pabrik Wood Pellet di Desa Lok Tamu, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar mengundang datang Tim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI.

Dipimpin Fatma Puspitasari, tim dari Kemenko Marves menyambangi bangunan pabrik yang dibangun atas kerjasama pemerintah RI dengan Korea, Kamis (18/3/2021). Usai peninjauan, dikakukan pertemuan di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar membahas berbagai hal terkait rencana operasional, juga kendala dihadapi.

Ikhwansyah, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar memimpin diskusi. Mendampinginya, Kepala Dinas Pertanahan, Rahmat Kartolo dan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banjar.

Ikhwansyah mengatakan, kunjungan Kemenko Marves terkait keberadaan pabrik woodpellet yang telah Pabrik dihibahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pemkab Banjar.

“Pemkab Banjar melalui Disperindag melakukan langkah-langkah, menilai aset dan akan menjalani proses lelang untuk disewakan,” jelasnya.

Senada Ikhwansyah, Kepala Dinas Pertanahan Rahmat Kartolo mengungkapkan bahwa kunjungan dari Tim Kemenko Marves adalah untuk melihat pabrik woodpellet, karena sejauh ini pabrik dimaksud belum bisa dimanfaatkan.

”Kunjungan ini bisa membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk pengelolaan aset berupa pabrik woodpellet tersebut dalam hal kebijakan dari pusat atau rekomendasi yang diberikan,” ungkapnya.

Sementara menurut Fatma Puspitasari dari Tim Kemenko Marves, pabrik Woodpellet tersebut belum dioperasionalkan karena terkendala beberapa hal, seperti bahan baku, suplai energi dan kendala pemasaran.

“Jadi kami bersama Pemkab Banjar perlu menyusun beberapa skema yang bisa menjadi alternatif solusi agar pabrik bisa operasional,” ujarnya. (to/klik)

 

BACA JUGA :
Rakor Jelang PUMK, Sekda: Pertanian Penyumbang Poin Positif
Scroll to Top