klikkalimantan.com, MARTAPURA – Enam bulan, menjadi masa terlarang bagi kepala daerah terpilih melakukan rotasi dan mutasi pejabat lingkup pemerintah daerah. Begitu pun bagi H Saidi Mansyur yang dilantik sebagai Bupati Banjar pada 26 Februari 2021 lalu.
Seremoni pengambilan sumpah jabatan memang pernah beberapa kali dilakukan Bupati Saidi. Namun untuk posisi jabatan fungsional. Satu dan teranyar, adalah pelantikan Ahmad Solhan untuk jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dibolehkan. Karena menurut Saidi Mansyur saat seremoni pelantikan sudah atas izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pun, untuk jabatan yang sebelumnya diduduki M Hilman ini hasil lelang jabatan yang prosesnya dilakukan sebelum masa pilkada 9 Desember 2020.
Namun pasca enam bulan menjabat, pelantikan massal hasil mutasi dan promosi pejabat akan dipastikan akan dilakukan Bupati H Saidi Mansyur. Pasalnya, saat ini puluhan jabatan struktural di Pemkab Banjar tak bertuan. Pun berdasarkan informasi terhimpun dari sejumlah ASN, Saidi Mansyur telah menyampaikan dalam sejumlah agenda rapat internal lingkup ASN, akan melakukan perombakan besar-besaran.
Disampaikan Rakhmat Dhany, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Banjar, jumlah jabatan lowong per Maret 2021 sebanyak 92 jabatan.
92 jabatan lowong itu, kata Rakhmat Dhany, 8 jabatan eselon II B, 10 jabatan Eselon III A, 13 eselon III B, 45 Eselon IV A, dan Eselon IV B sebanyak 16.
“Untuk Eselon II atau Kepala Dinas berkurang satu, karena posisi Kepala Dinas PUPR telah terisi,” kata Rakhmat Dhany yang juga menyebutkan jabatan kepala dinas lowong akan bertambah lagi satu pada September nanti. “Pak Eddy Hasby, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang akan purna tugas,” imbuhnya ditemui klikkalimantam.com, Selasa kemarin.
Diakuinya, hingga saat ini belum ada instruksi kepala daerah terkait rencana rotasi dan mutasi pejabat. Namun diakuinya, untuk memenuhi jumlah jabatan kosong saat ini, akan ada ratusan pejabat yang berganti posisi. “Untuk satu jabatan akan diusulkan tiga nama,” ujar Rakhmat Dhany.
Lebih lanjut disampaikan dia, saat ini pihaknya sedang fokus pada agenda pemindahan birokrasi, yakni rencana perubahan status jabatan eselon IV menjadi jabatan fungsional. “Karena sesuai edaran Kemendagri, sudah harus sudah harus dilantik pekan keempat Juni,” ujarnya. (to/klik)
