Pemkab Balangan Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

klikkalimantan.com, PARINGIN – DPRD Balangan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, Senin (27/6/2022).

Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna Kantor DPRD Balangan tersebut, langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan dan dihadiri Wakil Ketua M Ifdali dan Hanil Tamjid serta para anggota lainnya.

Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan mengatakan, pokok rapat paripurna ke-13 kali ini tentang penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

“Sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 320 ayat 1 dan ayat 4 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD,” terangnya.

Dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kemudian Perda tersebut dibahas oleh Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama begitu juga pada peraturan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasar 194 ayat 1 sampai 4.

Sementara itu Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Balangan Sutikno mewakili Bupati Balangan H Abdul Hadi menyampaikan, raperda pertanggungjawaban Kabupaten Balangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.
“Sebagaimana sama-sama kita ketahui tahun anggaran 2021 tidak bisa sepenuhnya kita optimalkan guna mengejar target dalam rancangan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan,” katanya

Dikarenakan di tahun tersebut, imbuhnya, masih diharuskan beberapa objek penggeseran fokus terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Termasuk upaya pemulihan ekonomi kita ketahui supaya pemilihan ekonomi yang berdampak luas kepada masyarakat pada tatanan ekonomi menengah ke bawah dalam kondisi ekonomi nasional,” (mah/gi/klik)

BACA JUGA :
Bupati: Pertanggungjawaban APBD Tidak Selalu Mengatur Mekanisme Pembahasan Melalui Pansus DPRD