Bupati: Pertanggungjawaban APBD Tidak Selalu Mengatur Mekanisme Pembahasan Melalui Pansus DPRD

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat

klikkalimantan.com, KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat didukung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menyurati Ketua DPRD Kapuas perihal mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Selasa 4 Juli 2022.

Dalam surat tersebut Bupati Ben Brahim menyampaikan 2 poin. Pertama, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai hasil koordinasi dengan Direktorat Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting bahwa proses, mekanisme dan tahapan perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD tidak selalu mengatur mekanisme pembahasan melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dewan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan hanya mengatur pembentukan panitia kerja, dalam rangka pembahasan atas laporan pemeriksaan BPK, apabila opini dibawah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan opini BPK atas LKPD Kabupaten Kapuas tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali berturut – turut.

Karena itu, Bupati Kapuas dengan didukung seluruh Tim TAPD Pemerintah Daerah Kapuas berharap, khususnya kepada DPRD Kabupaten Kapuas untuk mencermati lebih jauh, memahami kondisi dan muatan laporan secara keseluruhan.

Lebih lanjut Bupati Ben Brahim juga menjelaskan, bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kredibilitasnya tercermin dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2021.

BACA JUGA :
Perbaikan JUT Baruh Ulin Diprioritaskan

Tentunya dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntabilitasi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Hasil audit BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2021, alhamdulillah atas izin Allah SWT dan kerja sama yang baik dari semua pihak yang telah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan rasa penuh tanggung jawab, mendapatkan kembali kualifikasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-6 (Enam) kalinya secara berturut-turut,” jelasnya.

Karenanya, Pemerintah Kabupaten Kapuas mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terus mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Terutama kemampuan menyelaraskan WTP ini dengan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan kepada masyarakat.

WTP merupakan upaya penyampaian kepada publik tentang akuntabilitas dalam penggelolaan keuangan daerah, namun ke depan kualitas anggaran bukan hanya berpedoman pada audit BPK saja, tetapi lebih menitikberatkan kepada kualitas perencanaan dari anggaran tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak lagi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dengan pencapaian opini tersebut menjadi penyemangat kami untuk terus mempertahankannya dan selanjutnya dibutuhkan sebuah komitmen bersama mempertahankan kualifikasi opini yang diraih agar dapat terwujud pemerintahan bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik terkait pengelolaan keuangan secara komprehensip dan berkesinambungan,” tandasnya. (sur/klik)