Dishub Siap Bersinergi dengan Stakeholder Terkait

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Klikkalimantan.com, MARTAPURA – Tanggulangi sejumlah permasalahan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar siap bersinergi dengan Stakeholder terkait.

Pernyataan tersebut langsung diungkapkan Kepala Dishub Kabupaten Banjar, H Aspihani usai menghadiri gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD dengan agenda bahasan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kabupaten Banjar.

“Kami siap menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi kami dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banjar yang Manis (Maju, Mandiri, dan Agamis),” ujarnya pada, Selasa (2/8/2022).

Oleh sebab itu, lanjut Aspihani didampingi dua Kepala Bidangnya (Kabid), yakni Dadang Hadi Saputra selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras), Herman Santoso selaku Kabid Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat. Pihaknya selalu siap melakukan koordinasi baik dengan pemerintah provinsi hingga kementerian untuk menanggulangi sejumlah permasalahan tersebut.

“Dengan begitu sinergitas antara stakeholder terkait, baik ditingkat kabupaten, provinsi, hingga ditingkat pemerintah pusat dapat terjalin dengan baik. Mudah-mudahan, kedepannya Dishub Kabupaten Banjar dapat bekerja lebih baik lagi,” katanya.

Aspihani pun mengaku dalam gelaran RDP tersebut sudah menjelaskan semuanya terkait perihal Andalalin, hingga terkait keselamatan.

“Intinya, dengan sumber daya yang ada kita tetap berkomitmen dan berupaya menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi -nya. Bahkan, kita menyatakan siap terkait pengelolaan parkir,” akunya.

Kendati demikian, papar Aspihani lebih jauh, tentunya harus dilakukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu, khususnya terkait sarana dan prasarana tentang pengelolaan parkir dalam rangka memberikan kenyamanan baik bagi pengendara dan penggunaan jalan lainnya.

“Karena didalam pengelolaan parkir tersebut ada retribusi dan pajak yang harus dibayarkan. Tentunya, terkait sarana dan prasarana harus dipertimbangkan betul-betul. Jadi, perlu kesiapan,” akunya.(zai/klik)

BACA JUGA :
Webinar KPC PEN dan Pemkab Banjar Bahas Kebangkitan UMKM