Wabup: Cegah Stunting Sejak Awal Penikahan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Penandatanganan komitmen bersama penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Banjar.

klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus mengejar untuk dapat merealisasi target nasional penurunan prevelensi stunting sebesar 4 persen pada 2024. Untuk tujuan itu pula, dilaksanakan rapat koordinasi (Rakor), yang dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting, Kamis (22/9/2022) di Aula Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.

Dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Banjar Habib Idrus Al Habsyie saat membuka rakor, untuk mencapai target nasional diperlukan upaya bersama lintas sektoral. Karena itu diperlukan berkomitmen untuk saling berkolaborasi dengan berbagai program dan kegiatan secara kolaboratif dan terintegrasi mengatasi berbagai faktor penyebab stunting.

Menurutnya, pencegahan stunting, tidak tak semata terpaku kepada bayi yang lahir stunting. tetapi lebih fokus kepada yang baru menikah. ”Merencanakan kehamilan sehingga kita harus mampu mengawal mereka khususnya calon ibu yang kita harapkan dapat menyiapkan kondisi yang bagus jangan sampai ditemui kurang gizi atau anemia,” tuturnya.

Wabup Habib Idrus yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) lebih lanjut menuturkan, saban tak kurang 2 juta pernikahan, 80 persennya akan segera hamil dan melahirkan. ”Sinergi antar camat, KUA dan Dinsos P3AP2KB ini akan menjadi hal yang luar biasa untuk melakukan percepatan penurunan stunting,” ucapnya

Pada kegiatan terebut, juga juga dibacakan komitmen bersama antara Dinsos P3AP2KB, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, camat dan Kepala KUA se-Kabupaten Banjar tentang Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 Bulan Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Stunting dari Hulu. (to/klik)

BACA JUGA :
Beri Bantuan Hukum Warga Kurang Mampu, Pemkab Banjar Gandeng LBH