Dana Bantuan untuk Parpol Naik Jadi Rp6.000 Per Suara

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Klikkalimantan.com, MARTAPURA – Usulan kenaikan dana hibah untuk Partai Politik (Parpol) sebesar 50 persen, akhirnya disetujui dan disahkan. Keputusan tersebut dituangkan dalam gelaran rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda bahasan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2023 pada, 18 November 2022 lalu.

Kenaikan besaran dana bantuan untuk Parpol tersebut, juga dinilai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Abdul Razak sangat wajar. Terlebih, sejak 2009 silam besaran dana bantuan untuk Parpol tidak pernah dinaikkan, yakni hanya sebesar Rp4.000 per suara.

“Sementara di daerah lain untuk besaran dana bantuan untuk Parpol sudah dinaikan, mulai dari Rp7.000, Rp8.000 per suara. Bahkan, Provinsi juga mengusulkan kenaikan sebesar Rp10.000. Tapi, kita masih belum mengetahui terkait finalnya, apakah disetujui,” ujarnya pada, Kamis (24/11/2022).

Karenanya, papar Politisi Golkar ini lebih jauh, empat Parpol termasuk Parpol Golkar mengusulkan agar kenaikan besaran dana bantuan untuk Parpol dipertimbangkan lagi, yakni dari yang semula hanya Rp4.000 per suara menjadi Rp6.000.

“Jadi, saat rapat pembahasan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kita pertimbangkan lagi apakah memungkinkan untuk ditambah. Tidak usah 100 persen lah, minimal 50 persen dinaikkan, yakni sebesar Rp2.000,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama eksekutif, lanjut Abdul Razak lebih jauh, kenaikan besaran dana bantuan untuk Parpol disetujui sebesar Rp6.000.

“Memang dalam Banggar menginginkan kebaikan sebesar Rp10.000. Setelah dilakukan pembahasan bersama eksekutif kenaikan hanya disepakati sebesar Rp6.000, mengingat anggaran belanja kita sangat terbatas,” ucapnya.

Perlu diketahui sebelumnya, usulan kenaikan bantuan dana untuk Parpol tersebut mendapatkan tanggapan berbeda dari Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi dalam rapat Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar pada 16 November 2022, sekitar pukul 20.00 Wita lalu.

BACA JUGA :
Kakanwil Kemenkumham Kalsel: Hak Andikpas Harus Terpenuhi

Karena, ia menilai kenaikan besaran dana bantuan untuk Parpol harus dibarengi dengan naiknya kualitas Parpol, sehingga tidak hanya berkutat dalam kegiatan Perjalan Dinas (Perjadin) dan terlibat urusan proyek.

“Jangan sampai hanya dananya saja naik, kualitasnya ya begitu saja, kan sayang. Karena itu lebih baik dinaikkan menjadi Rp10.000 per suara agar pembiayaan dari Parpol dapat lebih mendiri. Sehingga tidak ada lagi anggota Parpol yang terlibat dalam proyek dan melanggar ketentuan Undang-undang. Karena secara tidak langsung Parpol sudah dibiayai negara melalui under bow-nya,” tegasnya.

Selain menyindir tentang kenaikan besaran dana bantuan untuk Parpol. Politisi Gerindra ini juga kembali mengingatkan, agar dalam pembahasan anggaran tersebut lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pribadi, kelompok dan kepentingan lainnya agar kadarnya seimbang.

“Biasanya untuk kepentingan rakyat hanya 10 persen. Sedangkan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan yang lainnya sebesar 90 persen. Karena tidak mungkin mereka masuk Parpol tidak memiliki kepentingan,” pungkasnya.(zai/klik)