Laporan Data Kendaraan Bermotor Kurang Aktif, Samsat Surati BPKPAD

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

klikkalimantan.com, MARTAPURA – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPPD Samsat) Martapura harapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar aktif laporkan aset kendaraan bermotornya, baik untuk roda dua dan lebih.

Sehingga, kata Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, dalam memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, baik pembayaran pajak atas kendaraan bermotornya. UPPD Samsat dapat mengetahui mana saja kendaraan dinas milik Pemkab Banjar yang sudah tidak aktif atau telah berpindah tangan dalam proses lelang.

“Selama ini kami hanya mendapatkan data kendaraan ketika melakukan pembayaran pajak saja. Mestinya Pemkab Banjar secara rutin melaporkan data tersebut kepada Samsat,” ujarnya.

Mengingat, lanjut Zulkifli, selama ini untuk data kendaraan dinas hanya diperoleh saat pembayaran pajaknya.

“Seperti di 2022 ini. Terhitung sejak Januari hingga Oktober terdata sebanyak 196 unit kendaraan bermotor baik roda dua dan lebih milik Pemkab Banjar terdiri dari 147 unit untuk roda dua, 5 unit roda tiga, dan 44 unit untuk roda empat,” bebernya.

Kalau pelaporan aset kendaraan bermotor baik untuk roda dua dan lebih aktif dilakukan Pemkab Banjar. Tentunya, papar Zulkifli, untuk data aset yang tidak aktif atau sudah dilakukan lelang dapat dihapus UPPD Samsat Martapura.

“Untuk biaya pembayaran pajak kendaraan dinas berbeda jauh ketimbang kendaraan pribadi, yakni dapat potongan biaya setengah persen sesuai arahan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel,” tuturnya.

Karenanya, dikatakan Zulkifli lebih jauh, UPPD Samsat Martapura sudah bersurat ke Pemkab Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk memperoleh data valid sejumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan lebih milik Pemkab Banjar.

“Bahkan, pada 19 November 2022 lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Bakeuda sudah menerbitkan surat imbauan terkait registrasi ulang dan pembayaran PKB untuk seluruh kendaraan bermotor milik kabupaten/kota,” pungkasnya.(zai/klik)

BACA JUGA :
iPad Dewan, Lanjut Proses atau SP3??