klikkalimantan.com, MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar, melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) memasilitasi pelaksaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Model Pengembangan Kawasan Perdesaan Lestari dan Berkelanjutan, Rabu (23/10/2024) di Aula Bauntung kantor badan setempat di Martapura.
Dihadiri tenaga ahli dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), rakor dibuka Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq didampingi Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi dan SDA, Dedi Nurmadi. Rakor juga dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dan kepala desa.
Dalam sambutannya, Nashrullah Shadiq memaparkan, pemerintah pusat melalui Kemenko PMK sedang mengembangkan model perencanaan untuk membangun desa yang lestari dan berkelanjutan. Kabupaten Banjar terpilih sebagai salah satu daerah percontohan untuk penyusunan model ini. “Melalui kegiatan ini, kami berharap para pembakal atau perwakilan desa dapat menyampaikan masukan tentang pembangunan di desa mereka,” ujarnya.
Menurutnya, rakor dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi di kawasan perdesaan yang menjadi pilot percontohan. Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa, serta pengumpulan data dan informasi terkait wilayah perdesaan, juga menjadi fokus penting dalam kegiatan in
Pada rakor tersebut, Tenaga Ahli dari Bappenas, Annida Zahra dalam pemaparannya menjelaskan, ‘Penyusunan Model Pengembangan Kawasan Perdesaan Lestari dan Berkelanjutan’ ini akan mendampingi entitas di tingkat desa, baik aparat pemerintah desa maupun masyarakat, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif.
“Kegiatan ini akan berlokasi di kawasan perdesaan yang beririsan dengan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perdesaan (P3PD) serta Kawasan Pengembangan Perdesaan Nasional (KPPN),” kata Annida.
Soni Agustiansyah, Tenaga Ahli dari Kemenko-MK menambahkan, kegiatan penyusunan model ini harus memperhatikan apa yang terjadi di lapangan, yakni masyarakat desa itu sendiri. “Hari ini kita akan menentukan desa-desa prioritas yang akan menjadi percontohan. Fokusnya bukan hanya satu desa, melainkan kawasan perdesaan sebagai satu kesatuan dengan administrasi masing-masing desa,” katanya. (to/klik)
