klikkalimantan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Banjar di lantai III Aula Bappelitbang, Selasa (24/9/2019).
Gelaran rakor yang mengikut sertakan Struktural Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemkab Banjar tersebut langsung dipimpin Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansyur.
“Upaya dalam menanggulangi kemiskinan tentu banyak tantangannya, salah satunya terkait kesolidan dan anggaran,” ujar Saidi yang juga menjabat sebagai Ketua TKPKD Banjar saat membuka gelaran rakor.
Kendati, secara rasio garis kemiskinan (GK) di Kabupaten Banjar berada di 2,7 persen lebih sedikit dibandingkan GK yang terjadi di wilayah Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan yakni 4 persen secara tabel. Namun, secara jumlah GK di wilayah Pemkab Banjar lebih banyak.
“Masalah kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang menjadi tanggungjawab pemerintahan untuk menuntaskannya. Terlebih hampir 80 persen SOPD Banjar terkait dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan baik melalui bidang infrastruktur pembangunan, pendidikan, dan kesehatan,” jelas Saidi yang mengatakan 3 sektor tersebut juga menjadi salah satu cara menuntaskan GK di Pemkab Banjar jika berjalan baik.
Untuk itu, dikatakan Saidi, sebagai TKPKD Banjar sudah semestinya mengingatkan kembali terkait pengendalian, pemantauan supervisi dari program mengurangi GK, dan bagaiman tindak lanjut, serta penanggulangannya.
“Hingga menganalisa hasil pemantauan. Utamanya mempersiapkan rumusan kebijakan terkait program-program yang akan dijalankan,” ungkapnya.
Saidi pun tetap bersyukur, mengingat upaya Pemkab Banjar dalam menanggulangi angka GK yang masuk dalam taget Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banjar di 2021baik melalui program pusat dan program daerah yang diantaranya; melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI), seperti Jaminan Kesehatan (KIS), dan melalui program Penerima Keluarga Harapan (PKH), Rumah Layak Huni (Rutilahu), serta melalui program Coorporate Sosial Responsibily (CSR) yang disalurkan Dinas Sosial (Dinsos) Banjar melalui Basis Data Terpadu (BDT) sekitar 13.000 jiwa lebih penduduk miskin yang menerima.
Berdasarakan data persentase angka GK di Pemkab Banjar mengalami penurunan hingga berada di angka 3,1 persen sejak 2016 lalu yang memiliki 17.360 jiwa penduduk miskin, dan di 2017 tercapai 2,9 persen dari 16.846 jiwa penduduk miskin dengan penghasilan terendah di Rp381.862. Begitupun di 2018 telah tercapai 2,7 persen dari jumlah penduduk miskin 15.615 jiwa dengan penghasilan terendanya Rp400.081.(adv/zai/klik)
