Ansharuddin Langsung Tanggapi Pandangan Fraksi soal Raperda LKPj

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

klikkalimantan.com, PARINGIN – Bupati Balangan H Ansharuddin secara langsung memberikan tanggapan dan jawabannya usai mendengarkan pandangan umum Fraksi DPRD Balangan, terkait usulan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna di DPRD Balangan, Senin (29/6/2020).

Dalam tanggapan tertulisnya yang dibacakan Sekda Ir Ruskariadi, Bupati Ansharuddin antara lain menyampaikan, pihaknya merasa lega. Sebab, berdasar apa yang ditangkap dalam pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, sebagian besar fraksi dewan menyetujui dan bersikap sangat positif terhadap Raperda LKPj Tahun Anggaran 2019 ini.

“Kami berharap, kami tidak keliru dan tidak pula berlebihan bila menilai pemandangan umum fraksi-fraksi dewan sebagai ungkapan dukungan terhadap raperda tersebut,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Ansharuddin, pihaknya tetap menangkap ada beberapa hal yang tampaknya masih harus dijawab lebih lanjut untuk fraksi-fraksi dewan.

Pertama, mengenai SDM teknis yang masih kurang. Menurut Bupati,  baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dirinya tak menampik hal tersebut, dan sepakat bahwa ke depannya harus meningkatkan kualitas SDM yang ada secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan profesi dan manajemen.

Kedua, terkait dengan pembangunan infrastruktur. Bidang tersebut tetap menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, sebagaimana misi ketiga pembangunan daerah, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan.

“Kami terus berusaha untuk sedapat mungkin membangun akses yang mampu mengurangi titik-titik wilayah terpencil, serta meningkatkan kualitas sekira terwujud kemerataan infrastruktur. Terkait belum meratanya kondisi tersebut, adalah semata-mata karena keterbatasan kemampuan kita, terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, mau tidak mau kita harus menyusun skala prioritas, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan, cakupan manfaatnya, dan tentu saja kemampuan daerah,” katanya.

Ketiga, mengenai anggaran berbasis kinerja. Menurut orang nomor satu di Bumi Sanggam ini, pihaknya selalu berusaha bahwa dalam melakukan perencanaan, yang dirancang adalah rencana yang terukur sehingga antara input dan output bisa dilihat secara jelas. Namun demikian, penajaman kinerja ini memang harus selalu dikawal dan ditingkatkan. Dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program dan kegiatan.

BACA JUGA :
Wakil Bupati Terima Simbolis Dana CSR PT SIS

“Ukuran utama keberhasilan adalah kinerja, bukan serapan dana. Dengan basis kinerja, bila suatu program atau kegiatan sudah terealisasi dan tercapai dengan kualitas yang sesuai, maka bila ada anggaran lebih, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan yang lain atau kegiatan baru yang sekiranya diperlukan untuk merespon perkembangan situasi,” ungkapnya.

Ansharuddin menyatakan setuju bahwa pencapaian target tidak semata-mata dilihat secara kuantitatif, melainkan juga harus dengan memperhatikan kualitasnya. Artinya, selalu memiliki standar kualitas yang ditetapkan untuk setiap program, kegiatan ataupun pekerjaan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

“Perihal sinkronikasi dan harmonisasi APBD dan APBN untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih, dapat kami sampaikan bahwa perencanaan ataupun penganggaran di setiap tahun anggaran selalu terdiri dari beberapa tahapan. Di mana salah satunya adalah evaluasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga sinkronisasi program dan kegiatan, termasuk pendanaannya, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, merupakan hal yang telah terwujud dalam struktur APBD itu sendiri,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pprogram dan kegiatan apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, atau berapa porsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sudah tertuang dalam APBD Kabupaten Balangan.

Terakhir, Ansharuddin menyampaikan, jika jawaban yang diberikan ini masih terlalu ringkas, dan mungkin masih memerlukan jawaban lebih lanjut, ia berharap sesegeranya pihaknya di eksekutif dapat duduk bersama dengan jajaran legislatif, untuk bersama-sama menyempurnakan raperda ini.

“Lebih dari itu, segala masukan dari dewan tentu merupakan bahan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menyusun anggaran di tahun-tahun berikutnya, dengan tujuan utama menghadirkan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat bumi sanggam,” pungkasnya. (Rdh)

Berita Terbaru

Scroll to Top