klikkalimantan.com, MARTAPURA – Dampak perubahan Susunan Organisasi Tatat Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar nomor 13/2016 yang dirampungkan pada 24 November 2021 lalu nampak masih dirasakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pasalnya, salain tempat kantor kedinasan setiap OPD perlu dilakukan perubahan atau bertukar tempat menyesuaikan dengan susuanan OPD yang baru, yakni yang semula berjumlah 34 OPD menjadi 27 OPD saja. Sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang lebih efektif dan efesien pun tentunya tak terlepas dari persoalan anggaran. Seperti yang terjadi pada Dinas Pemadam Kebakran (Damkar) dan Penyelamatan Kabupaten Banjar yang saat ini tengah mengalami persoalan anggaran.
Bahkan, baru-baru ini beredar kabakar bahwa gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Banjar untuk Juli 2022 ini masih belum dibayarkan.
Dikonfirmasi melalaui via telepon WhatsApp untuk menanyakan perihal tersebut. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Rahmat Kartolo pun menjelasakan, bahwa persoalan tersebut terjadi akibat salah input data pada aplikasi Sistem Admintrasi Perkantoran Maya (SiMAYA).
“Kebetulan yang menginput masalah data ini orang baru, dan pengetikannya dilakukan secara manual. Padahal sistem aplikasi kan sudah otomatis. Akhirnya input data tersebut tidak terbaca oleh sistem. Insyaallah dalam pekan ini sudah selesai, karena hanya persoalan salah input data saja,” ujarnya pada, Jumat (29/7/20220).
Akibat kesalahan administrasi tersebutlah, jelas Rahmat Kartolo lebih jauh. Saat proses pencarian dana penggajian telah terpakai untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Sehingga gajih PTT tidak dapat dicairkan pada 25 Juli 2022 belum lama tadi.
“Untuk mengtasi permasalahan ini sudah kita koordinasi ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengajukan penambahan dana pada hari ini. Insyaallah dananya keluar,” akunya.
Tak hanya itu, Rahmat Kartolo pun mengakui untuk ketersedia anggaran pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupetan Banjar tak mencukupi hingga akhir tahun mendatang. Namun dirinya mengaku Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupetan Banjar sudah mengajukannya di anggaran perubahan.
“Saya lupa untuk beseran nominalnya, yang pasti sekitar Rp1 Miliar lebih. Yang pasti sudah diakomodir dalam anggaran perubahan,” tutupnya.(zai/klik)
