klikkalimantan.com, BANJARBARU – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 Kota Banjarbaru akhirnya diketok menjadi perda. Pengambilan keputusan terhadap raperda tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (13/9/2022).
Pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Fadliansyah Akbar dan dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono ini dipaparkan laporan Badan Anggaran (Banggar) tentang hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemeirntah Daerah (TAPD) Kota Banjarbaru terhadap Raperda Perubahan APBD 2022.
Disebutkan, Perubahan APBD TA 2022 terjadi defisit sebesar Rp110,4 Miliar lebih. Defisit ini disebabkan adanya selisih antara pendapatan dengan belanja daerah. Meski begitu, defisit anggaran dapat ditutupi dari pembiayaan yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah berupa sisa lebih perhitunagn Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebsar Rp165,4 Miliar.
Dalam laporan Banggar pula direkomendasikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru agar berkoordinasi dengan Pemeirntah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan untuk melakukan penyesuaian MoU atas hibah Pemko Banjarbaru kepada instansi vertikal disesuaikan peruntukannya.
Rekomendasi juga disampaikan kepada TAPD Kota Banjarbaru agar memperhatikan alokasi anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mmepunyai tugas dan fungsi bersntuhan pada kepentingan pelayanan public.
Disetujui menjadi perda, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para anggota dewan, utamanya Banggar DPRD Kota Banjarbaru yang telah bekerja maskimal mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya. Saran dan pendapat yang disampaikan para wakil rakyat dalam rangka pernaikan dan penyempurnaan raperda tentang perubahan APBD 2022 ini. (to/klik)
