klikkalimantan.com, MARTAPURA – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora bersama Warhamni kecewa. Dua gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak eksekutif yang diagendakan Badan Musyawarah (Bamus) batal terlaksana.
Kekecewaan tersebut diungkapkan Irwan Bora di tengah batalnya gelaran RDP bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta stakeholder terkait lainnya yang diagendakan pada, Senin (13/2/2023) sekitar pukul 10.00 Wita.
“RDP untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bangunan Gedung hari ini batal terlaksana, karena dari 11 orang anggota Komisi hanya dihadiri dua orang anggota saja, yakni saya bersama pak Warhamni. Sedangkan Ketua Komisi sudah menyampaikan izinnya berhalangan hadir,” ujarnya.
Memang, lanjut Politisi Gerindra ini lebih jauh, batalnya gelaran RDP yang diselenggarakan Komisi III DPRD kali ini bulan yang lalu pertama, melainkan sudah acap kali. Namun, mestinya persolan tersebut harus segera dievaluasi.
“Saya miris hati melihat kejadian berulang seperti ini. Karena rakyat sudah memberikan mandat dan amanahnya kepada kita, tapi sebaliknya kita tidak mampu menjalankan tugas yang kita emban, dan diamanahkan serta dipercaya masyarakat kepada kita,” tegasnya.
Dengan suara lantang, Irwan Bora kembali mengingatkan, kinerja anggota dewan itu terlihat berdasarkan Raperda yang dicetuskannya menjadi Perda saban tahunnya.
“Kalau seperti ini terus, bagaimana mau rampung Raperda-nya. Karena itulah, ada istilah setiap pertengahan bulan Gairah Kerja Anggota Dewan Menurun (Gakirun). Hal ini sudah sering saya sampaikan agar segera dilakukan evaluasi oleh kawan-kawan di DPRD agar tanggung jawab dalam menjalankan mandat dan amanah yang diberikan masyarakat dapat benar-benar dijalankan,” ucapnya.
Kendati memaklumi dengan kesibukan setiap anggota dewan. Namun, lagi-lagi Irwan Bora kembali mengingatkan agar memprioritaskan kegiatan yang sudah dijadwalkan dalam Bamus.
“Evaluasi membangun ini harus dilakukan. Karena banyak anggota Komisi yang tidak hadir hari ini tanpa keterangan. Padahal tidak ada kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker), kalau ada, berarti kunker siluman,” katanya.
Akibatnya, gelaran RDP bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar yang diagendakan pada pukul 13.00 Wita pun juga batal terlaksana karena ketidak hadiran anggota Komisi.
Padahal, RDP tersebut dalam rangka membahas kepentingan masyarakat, yakni tentang dinamika kondisi ruas Jalan Pangeran M Noor dampak pertambangan.(zai/klik)
