KLIKKALIMANTAN – Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani menghadiri acara rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan Acara Pengambilan Keputusan Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2018, bertempat di Ruang Graha Paripurna Lt. 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, nampak hadir dalam acara ini seluruh kepala SKPD se-Kota Banjarbaru, Camat Lurah Kota Banjarbaru.
Juru bicara badan anggaran DPRD Kota Banjarbaru H Anang Sirajudin, menyampaikan secara substansi rancangan PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2018 yang dibahas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga telah melalui proses audit BPK sebagai lembaga yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan, maka badan anggaran merekomendasikan kiranya RAPERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2018 ini dapat disetujui untuk menjadi peraturan daerah.
Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani menyampaikan Raperda ini juga berdasarkan kepada peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Atas beberapa dasar hukum di atas, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui.
Walikota Banjarbaru beserta Ketua DPRD Kota Banjarbaru menandatangani hasil keputusan terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2018 dan disaksikan oleh seluruh anggota dan kepala SKPD se Kota Banjarbaru. (rul)
