klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (karhutla), Kamis (5/10/2023) di Gedung Mahligai Sultan Adam, Martapura. Rakor dipimpin Bupati Banjar, H Saidi Mansyur dan diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan satuan kerja terkait.
Dikatakan Bupati Saidi, banyak dampak akibat karhutla, kesehatan, sosial hingga bidang pendidikan. Karena itu diharapkan, penanganan karhutla bisa dinaksimalkan. “Bukan hanya personel, tetapi juga sarana dan prasarana,” ujarnya.
Saat rakor juga dibahas aksi penanganan karhutla di ring satu, yakni tingkat pemerintah daerah. Baik aksi penanganan permanen maupun insidentil.
Utamanya penanganan insidentil, Bupati Saidi meminta agar pihak Polres Banjar memberikan sanksi kepada pelaku yang menyebabkan karhutla dalam unsur kesengajaan, sehingga pelaku dapat merasakan efek jera dari perbuatan tersebut.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Banjar Warsita mengungkapkan, status karhutla di Kabupaten Banjar masih level tanggap darurat. Sebagai langkah lanjutan, pihaknya akan mengefektifkan posko yang sudah ada.
”Untuk anggaran sebelumnya hanya 400 juta, saat ini ditingkatkan menjadi 1,4 M sehingga total hampir 2 M hanya untuk personel termasuk makan dan minum,” kata Warsita.
Disebutkan dia, Warsita total personel gabungan sebanyam 79 orang. Terdiri dari, TRC BPBD 36 orang dan lintas sektor serta relawan 43 orang yang terbagi dalam 4 regu terjadwal 24 jam. Mempunyai 1 posko induk dan 4 pos lapangan antara lain di Kecamatan Martapura Barat, Cintapuri Darussalam, Gambut dan Beruntung Baru. (to/klik)
