klikkalimantan.com, MARTAPURA – Jelang 117 hari pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar kembali menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengawasan Partisipatif di salah satu hotel yang ada di wilayah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar pada, Kamis (19/10/2023).
Mengusung tema ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu’. Kegiatan Rakoor tersebut menghadirkan Koordinator Divisi (Kordiv) SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Des Rizal Rachmat Rofiat Darodjat selaku narasumber.
Usai membuka kegiatan Rakoor Pengawasan Partisipatif, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, M Hafizh Ridha mengatakan, kegiatan Rakoor Pengawasan Partisipatif tersebut bertujuan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak pada 2024 mendatang.
“Output-nya adalah, kami ingin semua lapisan masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 guna mewujudkan pesta demokrasi yang damai, dan mencetak pemimpin-pemimpin yang lebih baik sesuai harapan masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Sebab, papar M Hafizh Ridha lebih jauh, suksesnya penyelenggaraan Pemilu tidak akan dapat terwujud tanpa adanya peran serta semua lapisan masyarakat yang ikut andil melakukan pengawasan.
Ditempat yang sama, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Kabupaten Banjar, Muhaimin menjelaskan, kegiatan Rakoor tersebut merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Banjar untuk melakukan pencegahan secara kooperatif bersama semua lapisan masyarakat.
“Terlebih, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu di tahun ini meningkat sebesar 56,22 persen. Guna lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena itu hari ini kami menggelar Rakoor Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu,” ucapnya.
Kegiatan Rakoor Pengawasan Partisipatif tersebut juga dihadiri perwakilan dari Komisioner KPU, Polres Banjar, Kodim 1006 Banjar, MUI, Karang Taruna Kabupaten Banjar, Polres Banjarbaru, dan perwakilan dari Organisasi Kepemudaan (OKP), baik dari KNPI, PMII, HMI, Forum Komunitas Mahasiswa Kab Banjar (FKMKB), serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Banjar. (zai/klik)
