klikkalimantan.com, JAKARTA-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar menganugerahi Penghargaan Festival Program Kampung Iklim (ProKlim) 2023 kepada Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK di Jakarta, Selasa (24/10).
Penghargaan ini diterima oleh Paman Birin, sapaannya, sebagai apresiasi karena Pembinaan ProKlim Tingkat Provinsi Tahun 2023. Apalagi, sebagai gubernur, ia berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan kampung iklim (ProKlim) di Kalsel.
ProKlim sendiri merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Usai menerima penghargaan itu, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menyampaikan, terimakasihnya kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar yang telah mengapresiasi atas kerja keras Pemprov Kalsel dalam melakukan pembinaan terhadap kampung iklim.
“Saya mendukung program ini
dalam upaya pengembangan potensi kewilayahan di desa untuk memperlancar proses pembangunan, sehingga menjadi sarana produktifitas ekonomi masyarakat di wilayah desa dan kelurahan,” ujar Paman Birin.
Tak hanya itu, Paman Birin pun berharap kegiatan ProKlim ini akan membawa dampak positif kepada masyarakat di Kalsel dan memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan-lahan kosong di sekitar rumah dalam pemenuhan gizi keluarga.
Selain Provinsi Kalsel, sembilan pemprov lainnya juga menerima penghargaan serupa. Provinsi itu adalah Jateng, Jatim, Jabar, Kaltim, Jambi, Sulbar, Sulsel, Sumbar, dan Sumsel. Kemudian, di acara itu pula diserahkan Piagam Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kota kepada 13 pemerintah kota, yang salah satunya adalah Pemko Banjarmasin.
Sedangkan Piagam Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kabupaten diserahkan kepada 42 pemerintah kabupaten. Di Kalsel, turut sebagai penerima adalah Pemkab Banjar, Batola, HSS, Kotabaru, Tabalong, Tala, dan Tapin.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK RI, Laksmi Dewanthi menyatakan dalam dokumen komitmen pengurangan emisi GRK (Nationally Determined Contributions/NDC) Indonesia mengakui besarnya peran multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim ini.
“Salah satu program yang dikembangkan untuk menjalin kemitraan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim dari berbagai tingkatan mulai dari nasional hingga di tingkat tapak adalah ProKlim, yang dikembangkan sejak tahun 2012 dan terus diperkuat sebagai program strategi pengendalian perubahan iklim di Indonesia,” tukas Laksmi Dewanthi.(pr/klik)
