klikkalimantan.com, MARTAPURA – Tindaklanjuti aduan belasan petugas Satuan Pengamanan (Satpam) terkait penerapan outsourcing pada 2 Januari kemarin. Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura.
Usai gelaran RDP, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Gusti Abdurrahman yang akrab disapa Antung Aman mengatakan, pemberlakuan tenaga alih daya atau (outsourcing) oleh pihak ketiga tersebut sudah sesuai aturan dan surat edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Pertanyaan kita, apakah biaya terkait tenaga honorer sudah dialokasikan? Ternyata, pihak RSUD Ratu Zalecha sudah menyelesaikannya pada 28 November 2023, tapi untuk outsourcing,” ujarnya pada, Kamis (4/1/2023).
Kendati sudah dialokasikan melalui outsourcing, lanjut Politisi Senior Golkar Kabupaten Banjar ini. Namun, RSUD Ratu Zalecha Martapura memastikan semua Satpam rumah sakit diterima semuanya.
“Artinya tidak ada batasan usia. Karena kebanyakan Satpam yang mengabdi belasan tahun ini ada yang berusia di atas 40 tahun,” katanya.
Meski gaji melalui outsourcing sudah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), yakni sekitar Rp3,2 Juta, lebih besar dibandingkan gaji sebagai honorer yang hanya sebesar Rp1,3 Juta, papar Antung Aman. Namun, para satpam mengingkan dipekerjakan sebagai tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kok mau… Ternyata para satpam khawatir kalau di outsourcing dikemudian harinya bakal diberhentikan. Kalau sesuai SOP perusahaan atau vendor, tentu tidak akan diberhentikan. Rumah sakit juga memastikan tidak ada batasan usai,” tuturnya.
Perihal serupa juga diungkapkan Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) RSUD Ratu Zalecha Martapura, Ikhwansyah.
“Terkait outsourcing inikan sudah sesuai dengan aturan dan SE Kemenpan RB, bahwa sopir, satpam, dan cleaning service harus di outsourcing. Setahu saya tinggal dua rumah sakit yang belum melaksanakan, salah satunya RSUD Ratu Zalecha. Karena itu kita laksanakan sesuai aturan,” ucapnya.
Pejabat definitif Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar ini juga memastikan, terkait penerapan outsourcing sudah dilakukan sosialisasi pada September 2023 lalu.
“Setelah saya cek, ternyata pihak rumah sakit sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Karena ada kerja satpam sistem shift, sehingga tidak semua bisa berhadir. Tapi yang tidak hadir tentunya sudah diberitahukan kawan-kawan yang berhadir,” jelasnya.(zai/klik)
