klikkalimantan.com, MARTAPURA – Enam kepala daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel), termasuk Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menyerahkan Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023 kepda Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel, Senin (4/3/2024). Pada kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Banjar, Habib Idrus Al Habayie hadir mewakili Bupati H Saidi Mansyur menyerahka. LKPD Pemkab Banjar TA 2023.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Rahmadi mengapresiasi atas komitmen yang tinggi dari kepala daerah yang telah menyerahkan LKPD lebih cepat dari tahun sebelumnya. Ini bagus karena pemeriksaan dapat segera dilakukan.
ujuan pemeriksaan BPK atas LKPD lanjut
Dikatakan Rahmadi, tujuan pemerikzanaan BPK untuk memberikan pernyataan pendapat atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan empat kriteria.
“Yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” kata Rahmadi.
Sedangkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menjelaskan, laporan keuangan diserahkan untuk memenuhi kewajiban yang telah diamanatkan peraturan perundangan-undangan. Antara lain UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang aturannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah.
“Tujuan pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat banua, oleh sebab itu dilakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Sahbirin Noor. (to/klik)
