klikkalimantan.com, MARTAPURA – Hari ini politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni H Syaifullah Tamliha lakukan pengembalian berkas formulir penjaringan atau penerimaan pendaftaran untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dibuka Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banjar usai dilengkapi.
Didampingi Ketua DPC PPP Kabupaten Banjar, H Ali Murtado. Kedatangan Anggota Komisi VIII DPR RI periode 2019 – 2024 ini ke kantor Sekretariat DPC PKB Kabupaten Banjar langsung disambut Muhammad Zaini selaku Ketua DPC PKB, didampingi jajaran pengurus PKB pada Sabtu (18/5/2024).
“Hari ini saya melakukan pengembalian formulir pendaftaran yang sudah dilengkapi ke DPC PKB Kabupaten Banjar sebagai bakal Calon Bupati Kabupaten Banjar. Pengembalian formulir pertama saya lakukan ke PKB, karena PKB dan PPP sama-sama dilahirkan dari Nahdlatul Ulama (NU),” ujarnya.
Mendapatkan dukungan dari Partai Politik (Parpol) PPP untuk diusung sebagai bakal calon Bupati, lanjut Tamliha. Sebagai kader PPP dirinya juga mendapatkan mandat mencari partai koalisi untuk memenangkan pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banjar yang akan digelar pada November 2024 mendatang.
“Karena itu, yang pertama PKB dahulu karena sama-sama NU. Selanjutnya saya juga akan melakukan pengembalian formulir lamaran ke Partai Gerindra, dan Golkar,” ucapnya.
Saat menyerahkan pengembalian formulir pendaftaran ke DPC PKB Kabupaten Banjar, Tamliha juga membeberkan terkait visi misinya yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Banjar.
“Niat saya jadi Bupati bukan untuk cari duit, karena saya pribadi harta saya sudah cukup. Karena saya mengerti tentang tata pemerintahan, saya ingin mengabdi di Kabupaten Banjar. Sebab, banyak proyek-proyek prioritas Nasional yang tidak berjalan di Kabupaten Banjar. Seperti proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa,” katanya.
Tamliha menilai proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang digadang-gadang dapat mereduksi bencana banjir tidak ada ciri-ciri untuk dibangun.
“Karena tidak ada satu jengkal pun dilakukan pembebas lahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, tentunya hal ini menjadi kewenangan Bupati. Sebagai daerah penghasil beras terbesar di Kalimantan Selatan, sektor pertanian kerab terjadi gagal panen yang dikenakan bencana banjir dan kekeringan,” tuturnya.
Untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut, sehingga dirinya terdorong untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati pada Pilkada Banjar 2024.(zai/klik)
