klikkalimantan.com, MARTAPURA – DPRD kembali soroti terkait penggunaan anggaran pada program pencegahan dan penanganan stunting yang dilaksanakan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjar yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kali ini DPRD Kabupaten Banjar menyoroti penggunaan anggaran program pencegahan dan penanganan stunting tahun anggaran 2023 yang diperoleh tujuh OPD dan Pemerintah Desa (Pemdes) dengan nilai total pagu sebesar Rp121 Miliar, dan telah direalisasikan sebesar Rp114 Miliar.
Data tersebut diperoleh DPRD Kabupaten Banjar setelah menggelar rapat bersama pihak eksekutif pada pekan lalu yang langsung dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar Akhmad Zacky Hafizie.
“Kenapa saya katakan tidak tepat sasaran, karena dari Rp114 Miliar anggaran untuk pencegahan stunting, hanya sebesar Rp3 Miliar untuk keperluan makan dan minuman bergizi. Penggunaan anggaran selebihnya saya rasa sangat tidak tepat,” ujarnya pada Rabu (3/7/2024).
Sebab, lanjut Politisi Senior PPP Kabupaten Banjar ini lebih jauh, pengalokasian anggaran yang lebih besar justru pada kegiatan rapat-rapat, penyuluhan, kegiatan fisik, Diklat, honorarium dan segala macamnya.
“Kalau anggaran makan minuman bergizi hanya sekitar Rp3 Miliar, dan setiap penerimaan manfaat mendapatkan anggaran makanan minum Rp15.000 plus potong pajak. Apakah bisa mencegah angka kenaikan stunting. Anehnya, anggaran tambah lebih besar, kasus stunting juga naik,” ucapnya.
Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, papar Zacky Hafizie, total jumlah anak yang lahir pada 2023 terdata 8.978 orang, dan yang mengalami stunting sebanyak 6.089 orang dari jumlah total 29.153 balita yang diukur.
“Dari 29.153 balita, sebanyak 6.089 orang terkena stunting. Inikan bukan jumlah yang sedikit,” beber Zacky Hafizie.
Dengan anggaran sebesar Rp3 Miliar untuk makanan bergizi tersebut, Zacky Hafizie menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar gagal paham dalam menyusun program pencegahan dan penanganan stunting. Terlebih banyak kegiatan rapat-rapat.
“Harusnya anggaran itu lebih mengutamakan menangani yang terkena stunting dengan mengobati dan memberi makanan bergizi, bukan memperbaiki sarana di rumah penderita stunting. Apalagi kalau uangnya lebih banyak dihabiskan dengan rapat koordinasi yang sering digelar dan menggunakan anggaran stunting,” tegas Koordinator Komisi I DPRD ini.
Dengan terus meningkatnya jumlah anak yang berpotensi dan terkena stunting di Kabupaten Banjar. Zacky Hafizie Pemkab Banjar agar melakukan perbaikan sehingga bisa lebih tepat sasaran.
“Kami dari DPRD Kabupaten Banjar punya fungsi pengawasan, sehingga kami selalu mengawasi semua penggunaan anggaran agar digunakan tepat sasaran. Kalau sudah tepat sasaran tentu masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih maksimal,” pungkasnya.(zai/klik)
