klikkalimantan.com, MARTAPURA – Lakukan pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau seragam Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar gelontorkan dana sebesar Rp5,1 Miliar lebih bersumber dari APBD pada Januari 2024 lalu.
Meski anggaran yang digelontorkan cukup besar. Namun, proses pembagian seragam Satlinmas lengkap dengan atributnya yang dilaksanakan Satpol PP pada 11 Juli 2024 lalu di Kantor Kecamatan Gambut menuai keluhan dari dua kelurahan, yakni Kelurahan Gambut, dan Gambut Barat. Sebab jumlah seragam yang dibagikan masih kurang.
Lurah Gambut Akhmad Syaukani mengatakan, memang Kelurahan Gambut sudah menerima 10 lembar seragam Linmas lengkap dengan atributnya. Namun, jika digunakan untuk pengaman Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 mendatang, tentu jumlah seragam yang diberikan masih kurang.
“Kelurahan Gambut memiliki sebanyak 32 RT, dan pada Pilkada nanti akan ada sebanyak 29 TPS. Sedangkan setiap TPS memerlukan dua petugas Linmas. Mudah-mudahan KPU memberikan bantuan untuk menambah jumlah seragam Linmas di kelurahan kita,” ujarnya pada Senin (12/8/2024).
Kendati demikian, Syaukani juga mengakui jika seragam Linmas yang dibagikan tersebut peruntukannya tidak hanya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada. Namun juga untuk kegiatan pengamanan lainnya.
“Rencana awal, penganggaran seragam Linmas telah dialokasikan Pemerintah kecamatan dan kita diminta untuk menghitung alokasi sesuai kebutuhan. Namun, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berproses, tiba-tiba ditarik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Satpol PP,” katanya yang terkesan penasaran.
Rasa penasaran tersebut muncul, sebab sebelum dilimpahkan ke Pemkab Banjar pada Januari 2023 lalu, jumlah kelurahan dan desa yang akan menerima seragam Linmas sudah terdata di Kecamatan Gambut, yakni sebanyak 12 desa dan 2 kelurahan dengan total anggaran sebesar Rp140 Juta.
“Untuk seragam, celana, sepatu, dua ikat pinggang, topi, rompi dan pentungan dihargai Rp1,2 Juta. Jika ditotal secara keseluruhan, yakni 277 desa dan 13 kelurahan maka anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp3 Miliar. Namun, setelah diambil alih Satpol PP, angkanya malah naik, yakni seragam Linmas lengkap dengan atributnya dihargai sebesar Rp1,7 Juta, dengan total besaran anggaran menjadi Rp5,1 Miliar,” beber Syaukani.
Keluhan serupa juga dilontarkan Lurah Gambut Barat Sukran Ma’mun, yakni jika digunakan untuk pengamanan TPS pada Pilkada jumlahnya masih kurang. Sebab Kelurahan Gambut Barat memiliki sebanyak 11 RT, dan seragam yang didapat hanya sepuluh lembar.
“Harusnya setiap RT itu mendapatkan dua seragam Linmas, bukan satu saja. Kalau digunakan untuk keperluan Pilkada mestinya ada delapan belas seragam Linmas yang dibagikan,” pungkasnya. (zai/klik)
