klikkalimantan.com, PARINGIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan mengelar dengan rapat dengar pendapat bersama para guru madrasah Rabu (4/12/2024).
Dalam pertemuan tersebut, para guru madrasah yang diwakili oleh Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Saiful Hadi menyampaikan, jika guru madrasah memegang peran strategis dalam mencerdaskan generasi bangsa. Namun, ia mengakui bahwa masih ada kesenjangan yang dirasakan, terutama dalam hal tunjangan dan dukungan daerah.
“Guru-guru madrasah, baik di madrasah negeri maupun swasta, adalah pilar pendidikan agama yang tidak hanya mendidik secara intelektual, tetapi juga membangun karakter. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan perhatian dan dukungan yang setara,” ujarnya.
Terlebih menurut dia, Kabupaten Balangan, yang memiliki APBD 2024 sebesar Rp4,3 triliun, dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan, termasuk madrasah. Namun, para guru madrasah merasa perhatian terhadap kesejahteraan mereka masih belum proporsional dibandingkan sektor lain.
“Rapat dengar pendapat ini menjadi tonggak perjuangan bagi guru madrasah di Balangan dalam meraih kesejahteraan dan kesetaraan hak, dengan harapan dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan manusia yang berintegritas dan berkualitas,” tambah Saiful.
Saiful berharap rapat ini menjadi awal yang baik dalam memperjuangkan hak-hak guru madrasah di Balangan.
“Semoga sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kementerian Agama terus terjalin untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan mendukung pendidikan madrasah. Madrasah adalah bagian penting dari sistem pendidikan kita yang harus mendapatkan tempat setara dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini juga turut hadir Dami Huda dan Ato Wartoni dari PGRI Kemenag serta H. Supiani dari PGM Indonesia, menyampaikan sejumlah poin penting.
Salah satunya adalah usulan pemberian tunjangan daerah bagi guru honorer, PNS, PPPK, serta pengawas madrasah. Mereka juga mengangkat pentingnya perhatian terhadap madrasah swasta, terutama Madrasah Aliyah, agar mendapatkan akses manfaat dari alokasi pembangunan daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah, dengan APBD yang besar, dapat mengalokasikan dana untuk mendukung kesejahteraan guru madrasah. Kami imbuhnya.
Acara ini diselenggarakan oleh Komisi I DPRD Balangan di ruang sidang utama DPRD dan dihadiri berbagai elemen pendidikan, seperti PGRI, PGM Indonesia, KKMI, KKMTS, KKMA, dan IGRA, bersama sejumlah pejabat pemerintahan daerah. (adv/di/klik)
