klikkalimantan.com, BANJARBARU-Plh Sekda Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengikuti video conference yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Video conference itu dilakukan dalam rangka pembahasan strategi penguatan program peningkatan gizi nasional dan sinergi antara pemerintah pusat serta daerah ini berlangsung di Ruang Vicon Binda Kalsel, Selasa (4/02/25).
Saat video conference berlangsung, turut dihadiri oleh Kepala BIN Daerah (Kabinda) Kalsel, Brigjen Pol Nurrullah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar, dan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan
Plh Sekda Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan, terdapat sedikitnya 130 ribu siswa yang ada di Kalsel. Mereka itulah yang akan menjadi sasaran program MBG, yang terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.
Untuk mendukung pemenuhan gizi para siswa itu, sebut Syarifuddin, setiap dapur mandiri diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp6 Miliar saban bulannya. Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pengadaan bahan makanan bergizi, peralatan dapur, hingga biaya pengelolaan tenaga kerja yang terlibat dalam pengolahan maupun distribusi makanannya.
“Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keberhasilan program ini, Pemprov Kalsel telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp300 Milyar,” terang Syarifuddin.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan yang memimpin jalannya rapat itu menambahkan, pelaksanaan program MBG dilakukan secara bertahap. Karena itu, penting sekali dalam prosesnya keterlibatan semua elemen di pemerintahan daerah.
Sampai sekarang, lanjut Tigor, pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan dari Presiden RI, Prabowo Subianto ini dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima yang ditarget pada pertengahan Februari 2025.
“Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang pada pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” terang Tigor.
Meski memang, diakui Tigor, masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Namun, untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, BIN, dan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.(pr/klik)
