klikkalimantan.com, BANJARMASIN-Sebanyak 109 orang peserta mengikuti rapat kerja teknis (Rakernis) dan Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029, yang diselenggarakan di Banjarmasin, Senin (17/02/25).
Untuk narasumber Rakernis dan Forum Perangkat Daerah itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Bappeda Kalsel, DPPPA-KB dan BKKBN Provinsi Kalsel. Sedangkan acaranya dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dian Nur.
“Pesan Gubernur Kalsel, H Muhidin agar penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum,” ujar Agus.
Tak hanya itu, kata Agus, Gubernur pun meminta agar meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung demi memastikan setiap perempuan dan
anak mendapatkan akses yang layak dan setara dalam setiap pembangunan di Kalsel.
Kemudian, tambah Agus, pentingnya kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif, sehingga keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, tak hanya berjalan sendiri, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Selanjutnya, pinta Agus, penguatan program ketahanan keluarga yang menjadi kunci dalam membangun generasi penerus yang berkualitas. Terakhir, efesiensi anggaran sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Oleh sebab itu, Gubernur pun mengajak semua untuk bekerja sama dengan penuh komitmen, menyusun perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat di Kalsel,” ucap Agus.
Apalagi, nilai Agus, kegiatan ini menjadi momen penting bagi semua untuk menyusun arah pembangunan daerah yang lebih intensif, berkeadilan, dan berkelanjutan, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga berencana di Banua. (pr/klik)
