klikkalimantan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melakukan penandatanganan kesepakatan bersama piagam perencanaan pembangunan zona integritas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), Senin (23/9/2019) di Lantai I Mahligai Sultan Adam Martapura.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan Bupati H Khalilurrahman dan Kepala Kejari, Muji Martopo terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan penandatanganan piagam perencanaan pembangunan zona intergritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
H Khalilurrahman mengatakan, kesepakatan bersama antara Pemkab Banjar dengan Kejari Banjar tentang dilaksanakan dalam rangka menjalin kemitraan dalam lingkup pendapatan daerah serta bidang lainnya.
“Adapun kesepakatan tersebut meliputi, memberikan sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum, bantuan hukum atau pendampingan hukum, pertimbangan hukum atau legal opinion, dan tindakan hukum lainnya, Pelaksanaan kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan wewenang tugas dan fungsi,” kata bupati.
Kepala Kejari Banjar, Muji Martopo mengucapkan terima kasih atas kerja sama antara Pemkab Banjar dengan Kejari Banjar dalam hal penanganan hukum di lingkup Pemkab banjar.
“Kejari Banjar memberi kegiatan dalam hal penanganan hukum dan mengambil peran satuan kerja dalam menjalankan fungsinya,” ucap Muji Martopo
Muji mengatakan pengamanan aset-aset Pemkab Banjar agar dilakukan penataan, terkait kepemilikan aset pemerintah tersebut, dan akan memberikan kuasa hukum, Kejari Banjar akan mewakili Pemkab Banjar dalam penanganan hukum kegiatan di luar maupun di dalam persidangan.
“Kami mohon kepada Pemkab Banjar apa yang sudah dikerjakan dan dibina lebih ditingkatkan lagi, dengan bersama-sama untuk memajukan masyarakat dengan program-program di Kabupaten Banjar. demi mewujudkan visi misi Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah,” ujarnya. (adv/klik)
