IPM Rendah, Bappelitbang Banjar Ingin Bikin Parameter Sendiri

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

klikkalimantan.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016 – 2026, yang sekaligus representasi visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Banjar, H Khalilurrahman – H Saidi Mansyur belum signifikan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), utamanya indeks pendidikan.

Faktanya, IPM Kabupaten Banjar tak berubah di peringkat 10 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan sejak tahun pertama kepemimpinan 2016 – 2018. Padahal IPM menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan yang terbentuk dari tiga paramater; kesehatan yang direprestasi dari Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan yang diwakili dua parameter; angka harapan sekolah, atau Expected Years of School (EYS) dan rata-rata lama sekolah atau Mean Years of Schooling (MYS), dan aspek ekonomi yang terwakili oleh pendapatan perkapita masyarakat.

Galuh Tantri Narindra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Banjar menyebut, parameter indeks pendidikan yang dibuat pemerintah pusat tak sesuai kearifan lokal Kabupaten Banjar yang masyarakatnya lebih banyak belajar di lembaga pendikan non formal. Sedangkan BPS menghitungnya hanya dari pendidikan formal.

Menurutnya, parameter dibuat pemerintah pusat untuk megeneralisasi seluruh daerah di Indonesia agar seluruhnya bersekolah di pendidikan formal. Padahal mestinya, kearifan lokal dapat diperhitungkan sebagai parameter indeks pendidikan. “Itu yang terus kami dorong bersama dinas pendidikan,” ujarnya ditemui klikkalimantan.com Jumat pekan kemarin.

Bahkan Tatri mengaku sanggup menyusun parameter sendiri untuk dipersandingkan dengan parameter indeks pendidikan yang dibikin pusat. “Apakah bisa anda menyebut orang yang sekolah di pondok pesatren tidak berpendidikan. Tidak kan. Apalagi Kabupaten Banjar barometer pendidikan agama di Kalimantan,” kata Tantri.

Disampaikan Tantri, masyarakat selama ini terkotak-kotak oleh parameter yang dibikin pemerintah pusat bahwa orang yang berpendidikan adalah mereka yang lulus sekolah formal. Padahal setiap daerah memiliki kearifanlokalnya sendiri. (to/klik)

BACA JUGA :
Dukcapil Balangan Luncurkan Acil Langkar
Scroll to Top