klikkalimantan.com – Penanganan wabah virus korona (covid-19) memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar merogoh lebih dalam kantong APBD. Rasionalisasi anggaran hingga 50 persen pun dilakukan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Imbasnya, sejumlah rencana kerja OPD batal terlaksana 2020 ini.
Di Dinas Perikanan misalnya. Beberapa rencana kerja terpaksa ditiadakan dampak rasionalisasi anggaran. Beberapa rencana kegiatan yang terpaksa dihapus menurut Riza Dauly, Kepala Dinas Perikanan, kegiatan pelatihan dan bimbngan teknis (bimtek), dan beberapa rencana kegiatan yang bersentuhan dengan pebudidaya ikan dan nelayan
“Salah satunya rencana kegiatan fisik pengolahan tepung ikan dengan pola zero waste, terpaksana dibatalkan imbas rasionalisasi anggaran di tengah pandemic covid-19 sekarang ini.” Kata Reza Dauly ditemui klikkalimantan.com, Selasa (9/6/2020).
Menurutnya, tersisa satu rencana kegiatan yang dipertahankan, yakni pendataan sektor perikanan. Karena hasil pendataan digunakan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021 – 2025. “Hanya itu yang kami pertahankan dan meminta tim anggaran tidak menghapusnya,” ujarnya.
Lebih lanjut dipaparkan Dauly, di tengah keterbatasan anggaran imbas rasionalisasi, pihaknya lebih mengoptimalkan kinerja tenaga penyuluh lapangan bersosialisasi kepada pebudidaya ikan, nelayan, dan pengolah hasil perikanan agar tetap beraktifitas di tengah pandemi yang saat ini ada di fase normal baru.
Termasuk didalamnya, lanjut Dauly, sosialisasi kepada pebudidaya ikan jelang musim kemarau agar kejadian serupa di tahun lalu, yakni matinya ribuan ikan dalam jala apung dan keramba tak terulang.
“Melalui tenaga penyuluh lapangan yang jumlahnya 25 orang, juga sudah kami sampaikan kepada pebudidaya bahwa telah kami sampaikan permintaan menunda pengeringan saluran irigasi primer kepada Komsisi Irigasi Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Dauly. (to/klik)
