KLIKKALIMANTAN.COM – Di tahun penghujung periode masa jabatan, kinerja mayoritas anggota DPRD Kabupaten Banjar kian tak jelas. Para wakil rakyat yang mestinya penyampai aspirasi khalayak, justru mempertontonkan perikalu tak elok.
Sebut saja dua rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraks-fraksi dan pengambilan keputusan atas hasil panitia angket, Senin (15/10/2018) dan Kamis (1/11/2018). Keduanya batal terlaksana karena kuorum paripurna tidak tepenuhi.
Pada paripurna Senin, dari 45 kursi wakil rakyat di ruang rapat paripurna Lantai II Gedung DPRD Banjar, Jalan A Yani KM 40, Martapura, hanya 19 terisi. Sisanya, tak diisi empunya. Nasib sama dengan paripurna Kamis (1/11/2018). Diperlukan sedikitnya 30 anggota dewan hadir di lantai paripurna, nyatanya, hanya 21 yang mengisi daftar absensi. Sedangkan 24 anggota dewan lainnya tak tampak batang hidungya.
“Setelah rapat banmus, jadwal paripurna langsung disampaikan kepada semua anggota dewan. Termasuk pemberitahuan melalui handphone masing-masing. Jadi tidak mungkin tidak tahu jika ada rapat paripurna,” kata Saidan Fahmi, Wakil Ketua DPRD Banjar saat diwawancara sejumlah awak media usai rapat paripruna, Kamis kemarin.
Namun begitu, Saidan Fahmi yang menjadi pimpinan tunggal saat rapat paripurna karena tiga unsur pimpinan lainnya; Ketua DPRD H Rusli dan dua wakilnya, Iqbal Khalilurrahman dan Siti Zulaikha juga mangkir, tak ingin berprasangka alasan ketidak hadiran 24 anggota dewan. “Sengaja atau memang berhalangan hadir, saya tidak mengetahuinya,” ujarnya.
Malas-malasan nyatanya tak hanya saat rapat paripurna. Jumat (2/11/2018) pagi yang mestinya dilaksanakan rapat rapat gabungan Komisi I dan Komisi II dengan pihak eksekutif juga mesti diundur karena ketidakhadiran anggota dewan di dua kiisi tersebut. Rapat gabungan mestinya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 5/2017 tentang RPJMD 2016-2021.
“Ya hari ini ada agenda rapat gabungan Komisi I dan II dengan pihak eksekutif, tapi diundur pukul dua siang,” kata salah seorang staf pada Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Banjar yang ditemui klikkalimanta.com.
Tak cukup ditunda hingga pukul dua siang, dari pantauan klikkalimantan.com di kantor DPRD Banjar, rapat gabungan bahkan baru terlaksana setelah pukul tiga, usai kumandang adzan shalat Ashar.
Sering bolos paripurna, juga agenda rapat lainnya, menuai cibiran masyarakat yang notabene pemilik suara yang saat pemilu begitu diperebutkan para anggota dewan. Hobiri salah satunya. Menurut pria yang kesehariannya bekerja sebagai tukang pangkas rambut ini, mereka yang ada di dewan mestinya benar-benar bekerja sebagai wakil rakyat. Bukannya terus-terusan bolos dan malas menghadiri rapat.
Terlebih lagi, mereka yang duduk di kursi empuk gedung parlemen, digaji tak sedikit dengan uang Negara. Jika berulang kali bolos rapat paripurna, tentu itu namanya buang-buang anggaran semata. “Mudahan mereka insaf. Harusnya mereka sadar sebagai pelayan dan wakil masyarakat, benar-benar bekerja,” ujarnya dengan nada sinis.
Stigma negatif masyarakat kepada anggota dewan tersebut, menurut Supiansyah Darham, pemerhati politik dan pemerintahan di Kabupaten Banjar, lumrah. Karena memang faktanya kinerja sebagain besar anggota dewan dipertanyakan sebagai penyambung lidah rakyat.
Stigma negatif itu, menurut pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini, sanksi sosial. Karena sanksi administrasi di lingkup DPRD Banjar melalui Badan Kehormatan (BK) tak berjalan. “Kinerja BK sendiri tidak maksimal,” ujarnya.
Masuk akal, karena pada rapat paripurna Kamis (1/11/2018) kemarin,Ketua BK, H Ali Murtado, politisi PPP yang tergabung di Fraksi Persatuan Pembangunan Amanah Sehajtera, juga tak hadir di lantai paripurna. (zai/to/klik)
