klikkalimantan.com, BANJARBARU-Gubernur Kalsel, H Muhidin memimpin Rapat Persiapan Pelantikan Bupati Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Kalsel, yang digelar di Gedung DR KH Idham Chalid di Banjarbaru, Senin (23/12/2024).
Saat rapat, semua Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada 2024, hadir. Sedangkan, di dalam rapat koordinasi itu, H Muhidin didampingi Ketua KPU Kalsel, Andi Tentri Sompa dan Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar.
“Persiapan harus dilakukan secara optimal, meski ada potensi perubahan waktu dalam pelaksanaannya akibat proses hukum yang tengah berjalan,” ujar H Muhidin dalam arahannya.
Selain itu, tekan H Muhidin, pentingnya koordinasi yang solid antar semua pihak terkait pelantikan untuk memastikan pelaksanaan sumpah jabatan kepala daerah terpilih tersebur berjalan lancar, tertib, dan aman.
“Saya mengusulkan pelantikan Bupati Walikota tahun ini dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Alasannya, halaman kantor itu
dapat mengakomodasi jumlah tamu undangan yang lebih banyak, termasuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung prosesi pelantikan tersebut,” kata H Muhidin.
Muhidin juga mengusulkan, pelaksanaan pelantikan ini akan melibatkan kerjasama antar kabupaten kota, dengan prinsip gotong-royong dalam pembiayaan, sehingga tidak membebani APBD secara berlebihan.
“Saya berharap, dengan adanya kesepakatan ini, kita dapat melaksanakan pelantikan dengan sukses dan meriah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” tutur Muhidin.
Setelah diusulkan oleh gubernur, para kepala daerah terpilih menyambut positif dan berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan pelantikan tersebut.
“Kita siap sesuai arahan Bapak Gubernur, terlebih bagi kami yang baru dilantik untuk pertama kali,” tutur Bupati HSU terpilih, H Sahrujani.
Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Soppa menerangkan, pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025 untuk Gubernur, dan pada 10 Februari 2025 untuk Bupati Walikota.
Meski demikian, lanjut Tenri, keputusan itu masih tergantung pada proses hukum yang sedang berjalan. Sebab menurutnya, terkait dengan pelaporan pengaduan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah mengeluarkan Keputusan No. 4 Tahun 2024 terkait jadwal pelaporan pengaduan.
Apalagi, terang Tenri, secara nasional terdapat total 294 permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP), yang terdiri dari 17 gugatan untuk calon Gubernur dan 277 gugatan untuk calon Bupati Walikota.
“Di Kalsel sendiri, terdapat 5 gugatan yang diajukan, empat di antaranya berasal dari Kota Banjarbaru dan satu gugatan dari Kabupaten Banjar.
Mudah-mudahan gugatan itu tidak menghalangi jadwal pelantikan kepala daerah,” harap Tenri.(pr/klik)
