klikkalimantan.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Senin (4/8/2025) di Gedung Idham Chalid, Kawasan Perkantoran Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru.
Saat memimpin rakor, Gubernur Muhidn menegaskan pentingnya langkah cepat dalam penetapan status siaga darurat karhutla, mengingat kondisi cuaca yang semakin mengarah pada kekeringan ekstrem di pertengahan Agustus 2025.
“Kementerian meminta daerah segera menetapkan status darurat jika memenuhi syarat. Saat ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru sudah menunjukkan indikasi tersebut, maka perlu segera ada kesepakatan bersama untuk menetapkan status darurat, kata Muhidin.
Lebih lanjut, menurutnya, adanya koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BNPB untuk menentukan jadwal kunjungan dan penetapan status darurat secara resmi.
Ia mengatakan, kesiapan Pemprov Kalsel dengan ini akan dilaksanakan apel siaga yang semula akan digelar pada Selasa, diundur ke Kamis untuk menyesuaikan dengan agenda kunjungan Menteri LHK dan Kepala BNPB.
“Karena koordinasi ini penting, kita akan laksanakan apel siaga Kamis nanti, surat keputusan tanggap darurat akan segera ditandatangani hari ini dan dilaporkan ke pusat,” jelasnya.
Gubernur Muhidin juga juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI-Polri, hingga tim posko yang telah bersiaga di lima titik strategis. Ia menyebut, hingga saat ini tercatat 75 kejadian karhutla di Kalsel, dengan sebaran sekitar 1.900 titik rawan api.
Namun, Muhidin juga menyoroti perlunya peningkatan efektivitas peralatan pemadaman. “Saya dengar pompa yang digunakan masih terlalu kecil. Ini harus jadi perhatian. Setiap posko sebaiknya memiliki pompa dengan daya semprot besar agar lebih efektif menjangkau luas lahan yang terbakar,” tegasnya.
Muhidin juga meminta bupati/wali kota untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Menurutnya, hal ini penting agar kebijakan penanganan bisa lebih terarah dan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Setiap daerah pasti ada kekurangan, tapi kita mulai dulu dengan yang tersedia. Bantuan pusat akan kita upayakan jika nanti memang dibutuhkan secara luas,” kata Muhidin. (to/klik)
