klikkalimantan.com, MARTAPURA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banjar, M Zaini menyebut, jumlah UMKM di Kabupaten Banjar sangat banyak. Pun dengan produknya sangat beragam.
Namun menurutnya ditemui usai rapat paripurna, Rabu (4/3/2026) dengan agenda tanggapan Bupati Banjar terkait Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, selama ini belum ada payung hukum kuat. “Karena itu raperda ini hadir untuk melindungi sekaligus membantu mereka agar lebih berkembang,” kata M Zaini.
Keberadaan perda ini nantinya, kata Zaini, juga menjadi bagian dari upaya penataan operasional di lapangan agar berjalan tertib tanpa merugikan pelaku usaha kecil. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau ketidakpastian dalam menjalankan usaha.
Tahapan selanjutnya, kata Zaini lebih lanjut, raperda tersebut akan masuk dalam pembahasan di komisi terkait, yakni Komisi II DPRD Kabupaten Banjar yang menjadi mitra kerja dinas UMKM, Koperasi, dan Perdagangan. Proses pembahasan akan difokuskan pada penyempurnaan substansi agar benar-benar berpihak pada kebutuhan pelaku usaha kecil.
Terkait target penyelesaian, Zaini menyebut DPRD menargetkan pembahasan bisa rampung secepatnya. “Kalau target biasanya paling lama enam bulan. Tapi kita berharap bisa lebih cepat, agar manfaatnya segera dirasakan oleh para pelaku UMKM,” jelasnya.
Dengan adanya raperda ini, DPRD Kabupaten Banjar berharap iklim usaha di daerah semakin kondusif, UMKM semakin terlindungi, dan roda perekonomian masyarakat dapat terus bergerak secara berkelanjutan. (to/klik)
