klikkalimantan.com, MARTAPURA – Bupati Banjar, H Saidi Mansyur menaruh perhatian serius terhadap pengendalian risiko terjadinya praktik korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar. Termasuk pengendalian korupsi dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.
Karena itu di saat memimpin rapat koodinasi (rakor) bersama seluruh pimpinan perangkat daerah, Senin (18/5/2026), Bupati Saidi Mansyur meminta semua dukungan penuh seluruh perangkat daerah terhadap pelaksaan survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurutnya, hasil survei tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. “Isi survei secara jujur, objektif dan tanpa intervensi,” ujarnya.
Sama pentingnya dengan survei pengendalian koruspsi dilakukan BPKP, adalah rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan, dan pengendalian gratifikasi.
Bupati Saidi menekankan, agar semua rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh serluruh pernagkat daerah. “Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” katanya. (to/klik)
