Klikkalimantan.com, MARTAPURA – Kabupaten Banjar mejadi wilayah tertinggi kejadian kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, hingga 4 Oktober 2026 terjadi sebanyak 972 karhutla dengan luasan mencapai 6.590 hektare di Kabupaten Banjar. Dari luasan tersebut, hanya sekitar 1.547,09 hektare yang telah tertangani.
Menanggulangi permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Banjar bersama pemangku kebiajkan terkait menggelar rapat koordinasi gabungan yang melibatkan perwakilan relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang tergabung dalam organisasi kemanusiaan Bumi Selamat Rescue (BUSER) 690 Banjar, Rabu (7/10/2026).
Usai memimpin rapat koordinasi gabungan yang dihadiri seluruh komisi dan eksekutif serta relawan BUSER 690 Banjar, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora, mengatakan legislatif bersama eksekutif harus berpikir cepat dalam upaya menanggulangi bencana karhutla dan kekeringan akibat kemarau panjang di Kabupaten Banjar.
“Kasus karhutla di Kabupaten Banjar tertinggi di Kalsel yang dampaknya tentu sangat merugikan masyarakat. Kami juga mengapresiasi upaya relawan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar yang telah melakukan penanggulangan bencana karhutla hingga melakukan koordinasi, baik di tingkat provinsi hingga Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Kendati kasus karhutla tercatat tertinggi di Kalsel, politisi Gerindra ini heran Pemkab Banjar menjadi salah satu kabupaten yang tidak mendapatkan bantuan atau kucuran dana dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan karhutla, meski sudah melakukan koordinasi ke tingkat provinsi hingga pusat. Bahkan, lahan yang terbakar hanya terdata oleh Pemerintah Pusat seluas 2 hektare saja.
“Karena hasilnya nihil, entah karena mekanisme atau sistem birokrasinya yang berbelit-belit. Karena itu, DPRD bersama Pemkab Banjar harus memikirkan secara mandiri bagaimana menanggulangi bencana karhutla di daerah kita. Luas lahan yang terbakar yang hanya terdata sekitar 2 hektare juga menjadi pertanyaan kami. Ada apa?” kata Irwan Bora.
Salah satu solusinya, papar Irwan Bora, Pemkab Banjar harus menaikkan status kebencanaan dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat, seperti yang diharapkan relawan BUSER 690 Banjar. Dengan demikian, alokasi dana kebencanaan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan.
“Karena itu, kawan-kawan di eksekutif perlu melakukan evaluasi kembali, apakah indikator yang ada di Kabupaten Banjar sudah memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi Tanggap Darurat, karena kabut asap sudah sangat berdampak terhadap masyarakat, seperti di wilayah Kecamatan Gambut dan sekitarnya,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, DPRD juga menyalurkan bantuan dana untuk relawan BPK yang tergabung dalam organisasi BUSER 690 Banjar sebesar Rp25 juta.
“Mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan relawan yang bertugas di lapangan, meski nilainya tidak seberapa besar. Bantuan ini akan disalurkan secara bertahap, rencananya bantuan disalurkan sebesar Rp50 juta,” kata Irwan Bora. (zai/klik)
