klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Perencanaan Anggaran SKPD Tahun 2026. Digelar dua hari, pembukaan bimtek di Hotel Grand Tan, Kecamatan Gambut, Kamis (15/10/2026) dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Banjar, Habib Idrus Al Habsyi.
Dalam sambutannya saat membuka bimtek, Wabup Habib Idrus menegaskan bahwa kepala subbagian (kasubbag) perencanaan dan operator perencanaan memiliki peran penting dalam pengolahan data serta penginputan ke dalam sistem perencanaan.
“Keterlambatan atau ketidakpresisian dalam penyusunan data perencanaan akan berdampak domino, mulai dari ketidakselarasan antardokumen hingga keterlambatan penetapan APBD,” kata Habib Idrus.
Ia mengatakan, dinamika regulasi dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menuntut seluruh tenaga perencana untuk semakin cermat dan mampu beradaptasi dengan perubahan.
“Penguasaan terhadap sistem, ketaatan pada klasifikasi belanja, serta pemahaman terhadap standar harga menjadi keharusan agar tidak ada lagi kendala teknis saat pelaksanaan,” jelasnya.
Karena itu ia berharap, kerja sama BPKPAD Kabupaten Banjar dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dalam pelaksanaan bimtek tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
“Gol utama kita adalah mempercepat proses penyusunan APBD tepat waktu serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang selama ini telah berhasil kita raih,” kata Habib Idrus.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga konsistensi dan presisi data, memastikan keselarasan program dan kegiatan antara Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, peserta diminta meminimalkan kesalahan penginputan data pada SIPD dan meningkatkan sinergi internal, khususnya antara operator, Kasubbag Perencanaan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Operator dan Kasubbag harus terus berkoordinasi erat dengan pimpinan SKPD masing-masing agar perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq mengatakan, pembinaan tersebut bertujuan memastikan penyusunan perencanaan anggaran berjalan tepat waktu, akuntabel, efektif dan efisien.
“Artinya, segala yang direncanakan penganggarannya itu berdampak kepada pengungkitan pencapaian target-target yang ada di RPJMD. Bekerja sama dengan FEB ULM sebagai narasumber, diharapkan masukan akademisi bisa mencapai target itu,” ujarnya.
Terkait upaya mempertahankan opini WTP, Nashrullah menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi hal penting dalam mendukung pencapaian opini tersebut.
Ia menambahkan, perubahan regulasi dan sistem SIPD yang digunakan secara nasional menuntut para perencana untuk terus memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru.
“Regulasi perubahannya cepat. Kita juga menggunakan aplikasi SIPD yang dipakai seluruh Indonesia. Perubahan di SIPD dan regulasi harus diikuti dengan cepat. Maka dengan bimtek ini para Kasubbag Perencanaan dan Operator bisa cepat menyesuaikan,” kata Nashrullah Shadiq. (to/klik)
