klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dimotori Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar ‘High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)’, Kamis (8/10/2026) di Sky Convention Center, William Tandiono Compleks, Kecamatan Gambut. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Banjar Habib Idrus Al Habsyi.
Wabup Habib Idrus dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) memiliki posisi yang sangat strategis.
ETPD, kata Habib Idrus, tidak hanya berkaitan dengan metode pembayaran, tetapi merupakan bagian dari ekosistem tata kelola keuangan daerah yang menghubungkan proses pendataan, penetapan, pembayaran, pencatatan, rekonsiliasi, pelaporan hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
“Oleh karena itu, Pemkab Banjar memandang bahwa digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” kata Wabup Habib Idrus.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan kanal pembayaran digital untuk pajak daerah dan retribusi daerah seperti QRIS, virtual account, mobile banking, internet banking dan kanal perbankan lainnya sebagai bagian dari infrastruktur pelayanan publik.
“Semakin banyak pilihan kanal pembayaran yang tersedia dan mudah digunakan, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maupun kewajiban,” kata Habib Idrus.
Ia berharap, TP2DD Kabupaten Banjar mampu menjadikan momentum ini sebagai bagian dari proses transformasi yang berkelanjutan. “Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi sebuah program atau kegiatan tahunan. Kita ingin membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Banjar Nashrullah Shadiq menyampaikan, berdasarkan paparan dari perwakilan BI Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar saat ini masih berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan dalam hal indeks digitalisasi. Menanggapi hal tersebut, dirinya menyiapkan sejumlah program strategis untuk mendongkrak perolehan skor dan memperluas ekosistem transaksi non tunai.
“Salah satu program utama yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain itu, Pemkab Banjar juga mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi agar menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS,” ungkapnya.
Sejauh ini, lanjut Nashrullah penerapan transaksi nontunai di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan positif di beberapa sektor publik, seperti layanan rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Banyak masyarakat yang kini mulai memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran utama saat mengakses layanan kesehatan. “Untuk mengatasi hal ini, kami akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas kode QRIS,” ujarnya. (to/klik)
