klikkalimantan.com, MARTAPURA – Usai Rapat Koordinasi (rakor) dengan agenda bahasan ‘Penanganan Banjir dan Penanganan Pasca Banjir’ di Lantai II DPRD Kabupaten Banjar bersama Struktural Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya kemarin, Pelaksana tugas (Plt) Camat Martapura Timur, Guslan, mengungkapkan kekecewaannya.
Pasalnya, selama melakukan penanggulangan bencana banjir di 20 desa dalam wilayah Kecamatan Martapura Timur dengan total 3.687 unit rumah yang dihuni sebanyak 4.461 Kepala Keluarga (KK) dengan total 12.760 jiwa terdampak banjir, kinerja Guslan dan segenap aparatnya dianggap nol besar oleh anggota DPRD Kabupaten Banjar.
“Jelas kami merasa kecewa. Sebab, kami selama ini sudah bekerja semaksimal mungkin. Namun, Irwan Bora seolah-olah mengecilkan apa yang telah kami kerjakan selama ini. Kalau pekerjaa kami dianggap nol, dan tidak maksimal, silakan berhentikan langsung, tidak masalah bagi saya,” ungkapnya, Senin (25/1/2021).
Dikatakan Guslan, meskipun Kecamatan Martapura Timur kekurangan tenaga dan keterbatasan prasarana, namun pihaknya selama ini tetap berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi bencana banjir dan pasca banjir di wilayah yang ia komandoi.
“Kami semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, sampai saat ini masih banyak didapati warga yang masih mengungsi seperti di aula kecamatan terdata 25 orang warga masih mengungsi, di Majelis Habib Zen, serta tempat lainnya, dan sebagian warga ada yang telah pulang ke rumah,” tuturnya.
Guslan menyebutkan, sebagian warga yang mengungsi telah balik ke kediamannya masing-masing. Namun, untuk update data, baik jumlah pengungsi tersisa masih berproses, maupun jumlah unit rumah dan fasilitas umum yang rusak dampak bencana banjir, masih dalam pendataan.
“Saat ini kami masih melakukan pendataan. Baik untuk rumah yang rusak, jalan, bangunan kantor, dan lain sebagainya. Terlebih, beberapa fasilitas dan rumah warga saat ini masih ada yang terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi, serta sebagian aparat desa seperti RT pun bahkan ada yang baru pulang dari pengungsian. Tapi, kami sudah meminta kepada aparat setempat, agar segera melakukan pendataan dan jangan sampai ada yang terlewat,” ujarnya.
Di waktu berbeda, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, yang sangat vokal saat rakor berlangsung, menjelaskan, bahwa Camat Martapura Timur telah salah menafsirkan kritikan dan masukan yang telah disampaikan pihaknya.
“Kita sangat mengapresiasi atas semua kinerja yang telah dilakukan seluruh SOPD terkait, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kepala dinas, pada rakor evaluasi tersebut. Hanya saja kita menyebutkan, masih banyak didapati kekurangan,” jelasnya ketika ditanya klikkalantan.com, usai rakor evaluasi bencana banjir dan pasca banjir.
Irwan Bora menjelaskan terkait penilaian nol yang dilontarkannya saat rakor evaluasi berlangsung. Ia menegaskan bahwa Camat Martapura Timur salah persepsi. “Bukan pekerjaan mereka yang nol. Tapi, laporan mereka yang nol. Karena dari laporan yang disampaikan, enggak ada yang benar. Kecuali laporan dari Plt Camat Martapura, Muhammad Ramli, yang disampaikan sesuai data dan faktanya di lapangan,” ucapnya.
Dalam menanggulangi masalah bencana banjir di Kabupaten Banjar ini, dibeberkan Irwan Bora, tidak mungkin tanpa kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, anggota legislatif menginginkan setiap SOPD melaporkan sesuai data dan fakta di lapangan, agar dapat dilakukan evaluasi untuk di kemudian hari.
“Kalau di kemudian hari terjadi lagi bencana, dengan sejumlah laporan tersebut dapat kita jadikan sebagai bahan evaluasi, baik dari pihak legislatif maupun eksekutif di masa mendatang. Dengan begitu, penanggulangan bencana di Kabupaten Banjar dapat berjalan secara maksimal. Namun, Camat Martapura Timur salah persepsi dan menganggap semua pekerjaan beratnya tidak mendapat apresiasi,” ujarnya.
Irwan Bora menegaskan, pihaknya mengetahui hampir semua camat tidak pulang ke rumah, karena menanggulangi masalah banjir tersebut.
“Tapi, maksud kita, laporannya itu harus sesuai fakta di lapangan. Jangan menutup-nutupi, dan melaporkan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banjar ini selalu baik, faktanya di lapangan tidak. Terus apa yang perlu dilakukan evaluasi kalau semua laporannya baik,” tegasnya.
Selaku wakil rakyat, tambah Irwan Bora, sudah menjadi tugasnya untuk mengkoreksi dan menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di masyarakat, guna mendapatkan solusi.
“Tapi Camat Martapura Timur terbawa hati dan siap diberhentikan. Kalau mau berhenti, jangan di forum disampaikan. Saya yakin masih banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena penanggulangan bencana yang tidak terkoordinasi dan terintegritas dalam penanganannya. Dan ego sektoral seperti ini harus dihilangkan, seperti yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar yang sulit diajak berkomunikasi,” cetusnya.
Jadi, lanjut Irwan Bora lebih jauh, untuk apa jadi pejabat kalau susah diajak komunikasi dan tidak mau dikoreksi.
“Seperti anggota dewan yang kemarin menghubungi BPBD malah teleponnya tidak dihiraukan, tak dibalas. Ini juga menjadi pertanyaan kita di tengah bencana banjir yang sangat besar ini, dan ini baru pertama kali saya temui setelah lebih dari 29 tahun tinggal di Kabupaten Banjar,” pungkasnya.(zai/klik)
