KLIKKALIMANTAN.COM – Berdasarkan SK Kementerian Sosial (Kemensos) RI nomor 71/2018, tercatat pada Mei 2018 penduduk miskin di Kabupaten Banjar sebanyak 132.248 jiwa.
Mengurangi angka kemiskinan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banja gencar mendukung percepatan penanggulangan dengan menjalankan berbbagai program Kemensos RI, diantaranya; melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI), seperti Jaminan Kesehatan (KIS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan melalui bantuan berupa peberian Beras Sejahtera (Rasta) dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Bandan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Banjar, Galuh Tantri Narindra melalui Kasubbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Anna Rosida Santi mengatakan, angka garis kemiskinan (GK) di Kabupaten Banjar mulai stabil di 2016, dari 17.360 jiwa penduduk miskin yang tercatat di BDT, upaya penekan angka GK telah tercapai sekitar 3,10 persen, yang hasil capainya hampir sama di 2013 yakni 2,84 persen dari jumlah penduduk miskin sekitar 15.287 jiwa.
“Kalau kita lihat dari target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banjar di 2021 sekitar 2,93 persen, berarti upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar sudah melebihi target. Tinggal bagaimana cara mempertahankanya,” ujar Anna belum lama tadi.
Bahkan, kalau bisa angka GK di wilayah Pemda Banjar yang saat ini berada di penghasilan terendah Rp400.081 dapat lebih diturunkan. Tentunya, dengan cara menjalankan program terkait dengan pelayanan sosial dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Banjar.
“Kita harus lebih terintegrasi dengan cara menggunakan satu data agar lebih singkron dan fokus,” ungkapnya.
Perlu diketahui, dari BDT PFM yang dipatok secara nasional di angka 40 persen penghasilan terendah tersebut, dibagi menjadi tiga tingakatan, yakni untuk program PKH 10 persen terendah, Rasta 23 persen, dan BPJS di 33 persen penghasilan terendah.
Sementara, capaian Pemkab Banjar dalam upaya menekan angka GK terhitung dari 2013 telah tercapai 2,84 persen dari jumlah penduduk miskin di BDT 15.287 jiwa, di 2014 telah tercapai 2,87 persen dari 15.720 jiwa penduduk miskin, di 2015 tercapai 3,26 persen dari jumlah penduduk miskin 18.070 jiwa, di 2016 tercapai 3,10 persen dari 17.360 jiwa penduduk miskin.
Sedangkan, di 2017 tercapai 2,96 persen dari 16.846 jiwa penduduk miskin yang kala itu penghasilan terendahnya berada di Rp 381.862, dan pada 2018 capai penekanan angka GK berhasil dicapai sebesar 2,70 persen dari jumlah penduduk miskin 15.615 jiwa dengan penghasilan terendanya Rp400.081. (zai/klik)
