klikkalimantan.com, PARINGIN – Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pembahasan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja di Kabupaten Balangan tahun 2021, Kamis (6/5/2021) kemarin tidak berjalan mulus.
Pasalnya, Ketua Tim Perumusan Program CSR tersebut, yakni Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan H Yuliansyah Rahman, beserta perwakilan Pemda Balangan lainnya, memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan program CSR tersebut.
Sehingga rakor yang seyogyanya menetapkan penggunaan dana CSR untuk program apa saja nantinya yang akan dilaksanakan tersebut, terpaksa dihentikan lebih awal tanpa ada kesepakatan dan rapat pun akhirnya diakhiri. Padahal perwakilan PT Adaro beserta mitra kerja seperti PT SIS, BUMA, Pama, dan Balangan Coal sudah berhadir.
H Yuliansyah Rahman menyatakan, pihaknya memilih menarik diri dari pembahasan pelaksanaan program CSR Adaro dan mintra ini lantaran tidak satu pun usulan dari Pemda yang diakomodir.
Padahal, menurut Yuliansyah, Pemda sudah mengusulkan beberapa program untuk dilaksanakan dalam program CSR 2021.
“Namun saat rapat, pihak perusahaan menolak seluruh usulan program yang kita usulkan dengan alasan Covid-19. Kita lebih memilih menarik diri dari Tim Perumus CSR, daripada usulan kita tidak satu pun diakomodir. Dengan demikian, secara tidak langsung untuk sementara pemerintah daerah tidak terlibat lagi dalam pembahasan dana CSR ini,” tegasnya.
Padahal, ungkap Yuliansyah, program yang diusulkan pemerintah daerah seluruhnya untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), terkait pembangunan istana anak yatim.
Apalagi, lanjutnya, yang paling paham dan mengetahui kebutuhan dan arah pembangunan daerah itu adalah pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mempunyai otoritas dalam mengatur wilayahnya.
“Selain untuk kepentingan masyarakat, usulan kita juga merupakan bagian dari visi-misi pemerintahan yang ada. Tentu kita sangat menyayangkan tidak diakomodirnya keinginan kita. Di sisi lain, proses pembangunan di Balangan tentunya harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan. Serta adanya kebersamaan antara pemerintah daerah dan berbagai pihak ini,” tegasnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi, CRM Department Head PT Adaro Indonesia, Djoko Soesilo, mengatakan, secara resmi pihaknya belum mendapatkan kabar terkait walk out Ketua Tim Perumus Program CSR di Kabupaten Balangan tersebut.
Padahal, menurut Djoko Soesilo, sebelumnya komunikasi dan beberapa kali pertemuan pemerintah daerah dengan Tim CSR berjalan normal seperti biasanya.
“Bagi Adaro, keberadaan pemerintah daerah merupakan bagian regulator yang penting dan strategis untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional perusahaan. Tak ada sesuatu apa pun yang dapat memutuskan sinergi tersebut, karena program pemberdayaan masyarakat terus digulirkan dan selalu dirumuskan bersama,” pungkasnya.(rdh/klik)
