klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Tak ingin menjadi polemik dan persoalan baru di tengah masyarakat, DPRD Kota Banjarmasin pun menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas kebijakan penyesuaian biaya meter air milik PDAM Bandarmasih yang dipungut pada pembayaran bulan depan.

Tak hanya memanggil jajaran direksi PDAM Bandarmasih, Dewan memastikan mengundang Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina selaku pemangku kebijakan, untuk hadir pada pertemuan itu nantinya.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyebut, RDP dengan PDAM serta Pemerintah Kota (Pemko) cukup mendesak. Pasalnya, kebijakan baru PDAM ini sudah membuat gaduh di masyarakat.

“Saat reses yang kita laksanakan sejak tanggal 1 sampai 3 Juli 2021 ini, persoalan ini yang selalu dipertanyakan masyarakat. Makanya, akan kita tindaklanjuti dengan menggelar RDP,” ucap Yamin, akrab disapa.

Lantas kapan RDP digelar? Yamin menyebut, dua sampai tiga hari ke depan rapat dengan PDAM dan Pemko sudah harus dilaksanakan.

“Pekan ini juga sudah ada pertemuan. Sebab, masyarakat cukup gelisah dengan kebijakan PDAM ini. Masyarakat meminta agar kebijakan ini dicabut atau tidak diberlakukan,” sebut politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, mayoritas anggota dewan mengaku tidak mengetahui, dan sepakat meminta PDAM mencabut kebijakan penyesuaian biaya meter ini.

Disamping itu, pemberlakuan penyesuaian biaya meter air dinilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah akibat pendemi Covid-19.

Anggota Dewan lainnya, Mathari, meminta secara tegas PDAM mencabut kebijakan itu. Pasalnya, kebijakan ini mendadak, tanpa adanya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“PDAM harus mencabut kebijakan ini. Harus ada pembicaraan dengan dewan pengawas (Dewas), Walikota, dan Dewan, untuk ditetapkan bersama. Setelah itu, harus disosialisasikan paling lambat 3 bulan,” tegasnya.(sin/klik)