BANDUNG BARAT– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat bersiap mengawali program Petani Milenial Juara yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (26/03/2021).
Sebanyak 60 orang yang lolos budaya ikan milenial akan mendapatkan sejumlah peluang usaha yang difasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai dari penyediaan lahan, bantuan modal dari BJB, serta kepastian pemasaran dari offtaker yang siap membeli hasil panen petani milenial.
Kepala DKP Provinsi Jawa Barat Hermansyah mengatakan, ke-60 petani ikan milenial tersebut berasal dari ratusan pendaftar budaya ikan milenial dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam budi daya ikan.
“Kami menyaring mereka mulai dari minat, pendidikan dan juga pengalaman mereka dalam bidang budi daya ikan. Selain itu juga mereka harus menjalani pengecekan dari BI checking. Soalnya ada kaitannya dengan peminjaman modal dari BJB jangan sampai menambah risiko beban finansial calon petani milenial yang bersangkutan,” kata Herman.
Herman menjelaskan, dari 60 petani milenial yang terpilih terdiri dari dua kelompok. Pertama, mereka yang mandiri atau yang sudah memiliki lahan sendiri. Kedua, kelompok intensif yang tidak memiliki lahan. Masing-masing kelompok mandiri sebanyak 24 orang dan sisanya 36 orang merupakan petani intensif budaya ikan milenial.
“Dari 60 petani budi daya ikan tersebut masing-masing berbeda komoditas budi dayanya yaitu lele, nila dan udang sesuai dengan permintaan offtaker,” ujarnya.
Herman menambahkan, untuk kelompok petani intensif, DKP telah menyiapkan lahan di empat lokasi yang dekat dengan kantor cabang DKP di kabupaten/kota. Untuk nila ditempatkan di Ciherang (Cianjur) dan Wanayasa (Purwakarta). Sementara lele di Cijengkol (Subang), serta udang di Cibalong (Garut).
“Mereka ditempatkan di lahan milik kami yang tidak terpakai. Mereka akan diberikan masing-masing empat sampai enam bioflok (kolam yang menggunakan terpal) dengan diameter 4 meter. Untuk petani udang, perlakuannya berbeda dengan petani nila dan lele. Mereka tidak diberikan fasilitas kolam bioflok, melainkan lahan tambak udang di Cibalong,” jelasnya.
Herman menambahkan, para petani milenial tersebut akan dibina dan diberikan kesempatan mengembangkan usahanya dengan durasi satu tahun dan diharapkan mereka bisa berkembang dan mandiri usai menjalani program tersebut.
“Kalau berhasil, mereka pasti memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha mereka di tempat lain, tidak terus-terusan di sini. Kalau terus di sini berarti mereka tidak berkembang,” imbuhnya.
Herman menuturkan, untuk petani mandiri tambahan aset yang mereka peroleh dari pinjaman BJB akan menjadi hal milik mereka, sedangkan untuk petani intensif aset yang mereka bangun akan dikembalikan pada DKP selalu pihak yang meminjamkan lahan.
“Kami berharap mereka berhasil karena dalam satu tahun mereka dapat menghasilkan hingga empat kali siklus atau panen seperti lele dalam dua sampai tiga bulan bisa dipanen, nila dan udang tiga kali siklus panen atau tiga siklus,” ujarnya.
Hingga saat ini milenial yang meminati tanaman pangan ada 1.010 orang. Sementara hortikultura 951 orang. Saat ini ada dalam posisi evaluasi akhir atau wawancara sampai tanggal 10 April 2021 nanti.
Program Petani Milenial Juara diharapkan bisa menahan laju urbanisasi. Dengan prinsip tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia, diharapkan bisa memberikan kesempatan kerja pada anak muda korban PHK di masa pandemi. Selain itu memberi tantangan bagi mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi untuk turut berkontribusi memajukan perekonomian desa.
Peserta Petani Milenial diharapkan melanjutkan proses regenerasi petani sekaligus mengubah wajah pertanian Jawa Barat menjadi yang lebih modern, mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Selain perikanan, program ini juga mencakup bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan.
Komitmen BJB membantu Pemda Provinsi Jabar tak perlu diragukan lagi. Selain membantu menyukseskan program Petani Milenial Juara, BJB juga terus mendorong kultur pembayaran digital di masyarakat. Diharapkan ini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui digitalisasi perbankan dengan menggunakan big data untuk menyusun strategi pengembangan produk dan layanan digital. Salah satunya adalah mendorong digitalisasi penerimaan pajak pemerintah daerah melalui teknologi Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS). (rilis)
