klikkalimantan.com, BANJARBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Monitoring Center for Prevention (MCP) pada pemerintah daerah seluruh Indonesia. Hasilnya, Pemerintah Kota Banjarbaru berada di urutan pertama se-Kalimantan Selatan, dan peringkat 36 se-Indonesia.
Atas capaian itu, Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin yang mengikuti mengikuti MCP via virtual, Kamis (9/9/2021) menyampaikan, sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja maksimal. Karena diketahui, sebelumnya Kota Banjarbaru berada di urutan akhir kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
“Namun pada hari ini, kita dapat membuktikan bersama bahwa hasil dari kerja keras seluruh ASN dan pihak terkait se-Kota Banjarbaru membuahkan hasil yang maksimal. Kota Banjarbaru peringkat satu se-Kalimantan Selatan,” ujar Walikota Aditya.
Dia berharap, meningkatnya MCP di Kota Banjarbaru dapat terus memaksimalkan peningkatan pelayanan publik, menekan angka korupsi, menekan kebocoran anggaran, serta diharapkan mampu menekan bocornya pendapatan.
Kepada seluruh ASN di lingkup Pemko Banjarbaru, Walikota Aditya yang saat kegiatan MCP didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H Said Abdullah berharap terus konsisten dalam mempertahankan indeks MCP yang telah diraih.
“Terus memberikan inovasi dan meningkatkan prestasi Kota Banjarbaru sehingga terciptanya Kota Banjarbaru JUARA,” kata Walikota.
Seperti diketahui, indikator penilaian MCP meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengaduan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APBD, Manajemen Asn, Operasionalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, Dan Tata Kelola Keuangan Desa. (to/klik)
