klikkalimantan.com, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar gelar rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos), Inspektorat, dan Relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Banjar, untuk membahas persoalan dana Insentif Tagana yang belum dibayarkan sejak Mei 2021 lalu, atau sekitar 5 bulan lamanya. Termasuk dana konsumsi rapat bulanan Tagana.
Rapat konsolidasi yang langsung dipimpin M Rofiqi selaku Ketua DPRD, dan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar Ahmad Syarwani selaku mitra kerja Dinsos ini sempat diwarnai ketegangan. Bahkan muncul ancaman pemecatan Ketua Forum Relawan Tagana, yakni Syuhada Kurni, Senin (1/11/2021).
Pasalnya, terjadi perdebatan sengit antara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kabid Linjamsos), Nur Safiullah, dengan Relawan Tagana yang bertugas demi kemanusiaan yang diketuai Syuhada Kurni.
Usai rapat, Ketua DPRD M Rofiqi mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan hari ini, akhirnya Inspektorat akan mengeluarkan rekomendasi sebagai solusi, bahwa insentif bulanan yang menjadi hak Relawan Tagana wajib dibayar oleh Dinsos Kabupaten Banjar.
“Jadi bukan ‘sunat; lagi, tapi wajib untuk dibayarkan,” ujar Rofiqi kepada sejumlah awak media.
Politisi Gerindra ini mengaku bingung. Karena, bagaimana bisa insentif Relawan Tagana yang sangat sensitif tersebut terkena refocusing.
“Dari awal dilakukan refocusing, kita tidak pernah sampai menyentuh ke gajih. Tapi, ya…sudahlah. Ini akan menjadi bahan evaluasi kita, agar kedepannya lebih baik lagi,” katanya.
Rofiqi mengkau, pihaknya sangat miris setelah mengetahui bahwa insentif untuk Tagana yang bertugas demi kemanusiaan hanya sebesar Rp150.000.
“Kita sakit hati mendengar bahwa insentif mereka hanya Rp150.000, dan dituntut untuk bekerja maksimal. Mungkin uang Rp150.000 ini cukup kecil nilainya. Tapi bagi mereka, uang Rp150.000 itu sangat berarti bagi mereka, dan bernilai cukup besar,” tuturnya.
Atas dasar tersebutlah, Rofiqi berharap di tahun depan dana insentif untuk Relawan Tagana Kabupaten Banjar dapat dinaikan. Mengingat, Relawan Tagana sangat berperan penting terhadap daerah.
“Kita semua tahu, daerah kita ini sangat rentan terjadi bencana. Seperti bencana banjir besar yang mendera Kabupaten Banjar pada Desember 2020 hingga Maret 2021 lalu, dan relawan lah yang menjadi ujung tombaknya,” ucapnya.
Karena itulah, guna menanggulangi permasalahan ini, Ketua DPRD Kabupaten Banjar ini tidak ingin pada pertemuan kali ini terjadi saling salah menyalahkan, hingga saling menjatuhkan.
“Tidak perlu kita saling menyalahkan, dan menjatuhkan. Namun, yang kita cari hari ini sebuah solusi, agar kedepannya lebih baik lagi,” pungkasnya.(zai/klik)
