klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin yang diwakili anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Hendra SE, di Gedung Dewan, Rabu (3/11/2021).
Dalam pertemuan itu, Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalsel menyerahkan dokumen Policy Brief dengan judul ‘Kasus HIV AIDS Kota Banjarmasin Tinggi, Terabaikan Selama Pandemi Covid’.
Dalam dokumen tersebut disampaikan data kasus HIV/AIDS Kalsel per 30 Agustus 2021 sebanyak 3.319 kasus, dan Kota Banjarmasin menempati posisi tertinggi yaitu sebanyak 2514 kasus atau 75% dari total kasus, dengan penambahan kasus terjadi di usia produktif yaitu 20 hingga 29 tahun.
Setelah menerima dan membaca Policy Breif tersebut, Hendra mengaku terkejut dan terheran-heran, sebab terjadi lonjakan kasus selama pandemi.
Sejalan dengan Koalisi Peduli HIV/AIDS, Hendra menyebut, penanganan HIV/AIDS terabaikan selama pandemi, persoalan ini harusnya tetap ditangani secara serius.
“Kita juga terkejut dengan apa yang disampaikan tadi. Harusnya itu menjadi perhatian serius, meski kita dihadapkan wabah pandemi Covid. Tidak hanya HIV/AIDS, persoalan gizi buruk, stanting, dan persoalan lainnya tetap dilakukan secara konferehensif dan sistematis,” ucapnya.
Hendra menyebut, sejauh ini Kota Banjarmasin sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang penanggulangan HIV/AIDS.
“Perdanya sudah ada. Kalaupun sudah tidak relevan lagi, aturannya bisa kita usulkan untuk diperbaiki atau revisi,” sebutnya.
Menyikapi masih tingginya ancaman HIV/AIDS ini, tegas Hendra, memantik perhatian serius dari DPRD Kota Banjarmasin. Ia pun meminta Pemkot lebih giat lagi menggelar sosialisasi serta penyuluhan ke masyarakat, terutama sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
“Data ini yang terdata. Kami yakin di masyarakat masih ada, namun enggan terbuka. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan harus ditingkatkan,” tegas politisi PKS ini.
Hendra juga mengharapkan Pemkot, melalui Dinas terkait, untuk terus berupaya memaksimalkan upaya yang dilakukan selama ini. Selain sosialisasi dan penyuluhan, perlu juga dilakukan deteksi dini. Sehingga jumlah HIV/AIDS bisa ditekan.
Disamping itu, pendampingan ODHA juga harus dioptimalkan. Petugas kesehatan jangan hanya menunggu. Mengingat, minat warga untuk memeriksa diri masih sangat rendah.
Menurut Hendra, upaya yang dilakukan setidaknya mampu menekankan pada tiga indikator. Yakni Nol (zero). Yakni Zero New Infection (Menurunnya jumlah kasus baru HIV serendah mungkin), Zero Discrimination (Menurunnya tingkat diskriminasi serendah mungkin ). Serta Zero AIDS Related Deaths (Menurunnya angka kematian AIDS serendah mungkin).
“Kalau perlu kita siapkan anggaran khusus untuk menekan angka HIV AIDS ini, terutama dana penjangkauan dan pendampingan. Disamping itu, kegiatan yustisi dan pengambilan sample darah di populasi kunci pun harus rutin dilakukan,” tandasnya. (sin/klik)
