KLIKALIMANTAN.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar menerima penghargaan berupa sertifikat apresisasi dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Sertifikat apresiasi diberikan lantaran Stuktural Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dipimpin HM Aidil Basith ini, dinilai inovatif dengan aplikasi transparasi pendapatan daerah pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
Melalui aplikasi ini, kapan saja khalayak dapat mengetahui pendapatan daerah dari layanan unit pengujian kendaraan. Utamanya bagi pimpinan SOPD, tak perlu lagi meminta laporan harian pendapatan.
Penerapannya, mengurangi potensi terjadinya praktik pungutan liar (pungli) atau penggelapan atas pendapatan daerah. Kian transparan karena pendapatan harian dar biaya uji kendaraan langsung disetor ke Bank Kalsel.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan, Apresiasi seperti ini biasa diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, untuk memotivasi pelayanan publik yang bersungguh-sungguh memperbaiki layanannya. Diharapkan menjadi inspirasi atau contoh bagi layanan publik lainnya untuk juga mengembangan inovasi ke arah yang lebih baik, dan pelayanan publik menjadi lebih mudah, murah dan membawa kemajuan bagi daerah.
“Bentuk apresiasi yang diberikan Ombudsman adalah dengan menyampaikan surat atau piagam apresiasi. Mungkin ini tidak ada nilainya, namun memberikan penghargaan atas upaya yang sudah dilakukan, sehingga menambah semangat agar terus melakukan inovasi dan menjadi contoh instansi lainnya,” kata Noorhalis Majid, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan awal pekan kemarin.
HM Aidil Basith, Kepala Disgub Kabupaten Banjar mengatakan, apresiasi yang diterima sebuah kehormatan. Karena menurutnya, Ombudsman RI merupakan lembaga yangs angat cermat dam kinerja pengawasan.
Ia berharap, inovasi yang diterapkan di Dishub dan telah diapresiasi baik oleh Ombudsman RI, menjadi inspirasi dan contoh bagi SOPD lain “Guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ini penghargaan yang luar biasa bagi kami karena diterbitkan oleh Ombudsman,” katanya. (to/klik)
