klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Persoalan stunting atau masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak, menjadi urusan wajib bagi tiap daerah, termasuk Kota Banjarmasin.
Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) berupaya meningkatkan kesehatan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat, terutama usia remaja, agar angka stunting bisa ditekan.
Oleh karena itu, DPPKBPM terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, terutama bagi pelajar di semua tingkatan pendidikan.
Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin, Roosmarini Isfianti, mengatakan, Pemko terus berupaya menurunkan angka stunting dengan berbagai cara, sebagaimana disepakati pada rembuk stunting yang dilaksanakan baru-baru tadi.
“Kita terus berupaya menurunkan angka stunting. Sebab, stunting sudah menjadi isu nasional,” ucapnya, usai menghadiri Rapat Evaluasi LKPJ 2021 yang digelar Komisi III DPRD Banjarmasin, Rabu (6/4/2022).
Roosmarini menyebut, salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah Program PIK Remaja, dimana untuk melayani dan memberikan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, tumbuh kembang remaja, dan perencanaan kehidupan melalui pendewasaan usia perkawinan.
“Upaya-upaya semacam ini terus kita galakkan. Selain itu, edukasi bagi orangtua muda akan pentingnya cukupan gizi bagi pertumbuhan anak,” sebutnya.
Roosmalini menjelaskan, angka stunting di Kota Banjarmasin berada pada angka 27,8%, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Berbagai upaya tures dilakukan, agar stunting bisa berada di 14% pada tahun 2024 nanti, sesuai dengan target nasional untuk pembangunan Generasi Emas,” katanya.
Dari angka tersebut, stunting tertinggi di Kelurahan Teluk Dalam Banjarmasin pada tahun 2021.
“Apa yang disampaikan tadi merupakan upaya kita agar angka stunting bisa semakin ditekan, dengan harapan nanti terbebas dari stunting,” pungkasnya. (sin/klik)
