KLIKKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Aparatur Pemko Banjarbaru harus memahami permasalahan sekitar kepegawaian, seperti masalah kebijakan umum kepegawaian, analisis jabatan, tata naskah dinas, pengangkatan pegawai, penataan pelayanan publik hingga tindak pidana korupsi.

“Lewat bimbingan teknis ini, diharap aparatur mendapat tambahan ilmu dan wawasan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian, sehingga dapat memecahkan masalah pengelolaan kepegawaian unit kerja masing-masing dan terpenting bisa menghasilkan aparatur profesional,’’ kata Walikota Nadjmi Adhani saat membuka Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian di lingkup Pemko Banjarbaru di Aula Linggangan Intan, baru-baru ini.

Menurut Nadjmi, penguatan kelembagaan dan personil aparatur pemerintah harus berfokus pada pengembangan komponen-komponen dasar, yaitu kapasitas kelembagaan. Kapasitas kepegawaian dan mekanisme ketatalaksana kepegawaian yang kondusif dan sinergis, agar terwujudnya sistem organisasi dan manajemen aparatur yang mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal.

Itu artinya, saat ini Pemko Banjarbaru terus berupaya untuk mereformasi manajemen birokrasi, baik secara organisasi maupun personal, agar terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Ditambahkannya, sumber daya aparatur sebagai tenaga pelaksana, sebagai abdi masyarakat harus profesional dan handal. Oleh karena itu untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang maksimal, perlu diberikan bekal pengetahuan yang cukup sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bekal pengetahuan itu antara lain hal yang menyangkut tentang wawasan kepegawaian.

“Apalagi salah satu misi Pemko Banjarbaru yang sedang dijalankan adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi,’’ pungkas Nadjmi dalam sambutan tertulis. (rul)