klikkalimantan.com, MARTAPURA – Komisi II DPRD pertanyakan besaran kontribusi para pemegang kontrak ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB) Kabupaten Banjar, saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tertutup pada 21 Juli 2022 kemarin.
Selain mempertanyakan besaran kontribusi pemanfaatan barang milik daerah dari penyedia jasa pelayanan yang terakumulasi di Perumda PBB Kabupaten Banjar, Komisi II pun meminta Perumda PBB selaku pilot pasar membuatkan rilis terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi Perumda dan pemegang sub kontrak di lapangan, sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar.
Dikonfirmasi perihal tersebut, Direktur Perumda PBB Kabupaten Banjar, Rusdiansyah, memastikan akan segera memenuhi permintaan Komisi II, sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.
“Alhamdulillah, Perumda PBB Kabupaten Banjar bersama pemegang kontrak selaku penyedia jasa pelayanan fasilitas pasar sudah memenuhi undangan dari Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, dalam rangka melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah yang dipercayakan Perumda PBB kepada pemegang kontrak,” ujarnya, Jum’at (22/7/2022).
Dikatakan Rusdiansyah, pada pertemuan pertama ini, Perumda PBB dan pemegang kontrak sudah mendengarkan apa saja yang menjadi harapan, baik dari pihak legislatif maupun eksekutif dalam upaya meningkatkan potensi PAD, guna memajukan pembangunan di Kabupaten Banjar.
“Semua pemegang kontrak pun sudah menyampaikan apa saja kendala yang mereka hadapi di lapangan. Mulai dari terdampak bencana banjir, pandemi Covid-19, penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, hingga permasalahan infrastruktur yang perlu dilakukan perbaikan. Tak terkecuali terkait keberadaan area parkir di luar area pasar yang tentunya sangat berpengaruh terhadap potensi pendapatan yang dikelola secara bersama,” ungkapnya.
Tentunya, lanjut Rusdiansyah, dengan adanya pertemuan perdana yang difasilitasi Komisi II DPRD Kabupaten Banjar tersebut, sejumlah permasalahan yang ada dapat dilakukan evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi.
“Seperti permasalahan beberapa infrastruktur yang perlu dilakukan perbaikan. Karena, dengan dilakukannya perbaikan akan membuat nyaman para pengunjung dan pedagang. Sehingga berdampak pada peningkatan PAD. Kita juga berharap ke depan semua pasar tradisional di Kabupaten Banjar dapat lebih baik lagi, yang tentunya berdampak pada peningkatan potensi PAD Kabupaten Banjar,” pungkasnya.(Zai/klik)
