Advertorial DPRD Kota Banjarmasin Edisi IV Tahun 2022

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Photo Net/klik

Dorong Pemerataan Pembangunan dan  Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

klikkalimantan.com, BANJARMASIN –  Salah satu masalah besar pembangunan di Kota Banjarmasin adalah pemerataan. Karena itu diperlukan grand strategy percepatan pembangunan yang dapat meningkatkan indeks pembangunan masyarakat (IPM).

Secara menyeluruh, progres  upaya perbaikan Indek Pembangunan Masyarakat (IPM) cukup bagus, baik dari sektor pendidikan, kesehatan hingga tingkat harapan hidup masyarakatnya. Hal itu berdasarkan semakin tingginya melek huruf, pembangunan, perekonomian yang semakin membaik dan berkembang.

Namun, DPDR Kota Banjarmasin menilai catatan penting lainnya yang perlu diperhatikan yakni tercakupinya pemerataan pembangunan yang sejalan dengan rencana pembangunan yang sudah disusun. Yang mana hingga kini belum sepenuhnya mampu teratasi.

Disisi lain, kondisi wajah perkotaan pun perlu terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Tingkat kenyamanan dan keamanan sebagai wujud kota layak huni pun perlu terus digenjot.

Tak luput pula, tingkat pelayanan sebagai unjung tombak pengabdian kepada masyarakat pun hingga kini masih menjadi permasalahn tersendiri yang belum terselesaikan secara penuh.

Seiring dengan banyaknya problema yang dihadapi, DPRD Kota Banjarmasin pun sudah banyak melahirkan peraturan-peraturan daerah dalam upaya memudahkan, mengatur dan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan dan menuntaskan kesenjangan pembangunan bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya menyatakan pihaknya terus mendorong pemerintah daerah agar tak henti-henti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ada beberapa cara yang bisa diambil seperti membuat grand strategi percepatan pembangunan meliputi pemetaan, progress hingga hasil yang sudah dicapai, Sehingga, seluruh kegiatan bisa terukur,” ucapnya.

 Secara garis besar, ujarnya, strategi pembangunan yang dilakukan harus reorientasi pada anggaran belanja daerah dan menerapkan proporsionalisasi anggaran belanja pembangunan. Juga memaksimalkan penyertaan sumberdaya masyarakat dan pihak swasta, meningkatkan peran aparat kecamatan/desa/kelurahan.

BACA JUGA :
Kalsel Tuan Rumah HPN 2020, Ini Kata Wali Kota
Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya.

Dimana, langkah pembangunan ini harus menjadi komitmen dan kebutuhan yang kuat dari semua SKPD. Sekali lagi, program yang telah dirumuskan dalam Grand Strategy ini harus dijadikan kebutuhan dan prestasi kerja yang harus dilaksnakan dan menjadi target individual maupun kelompok.

“Adanya perubahan SOPD Ini pula diharapkan kinerja pembangunan dan tingkat pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat. Sebagaimana keinginan kuat kita mewujudkan Good Government,” tegasnya.

Tak hanya sampai disitu, pemerataan pembangunan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat pun sepatutnya terus dikembangkan. Salah satunya dengan terpenuhinya sarana olahraga yang memadai.

Baik berbasis masyarakat itu sendiri maupun berbasis tata kelola manajemen yang lebih profesional. Hal ini juga, sangat diharapkan masyarakat agar fasilitas dan sarana olahraga terpenuhi.

“Yang pasti ada wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan diri di cabang olahraga dengan tujuan mencegah kepada hal-hal yang negatif dan kegiatan yang lebih positif, khususnya generasi muda,” tutupnya.(adv/sin/klik)

Berita Terbaru

Scroll to Top